Indonesia wajib kuasai ruang udara Natuna

Natuna (ANTARA News) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kawasan ruang udara atau "Flight Information Region" sektor A, yakni Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan.

"FIR untuk wilayah Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara," kata Bambang saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke Natuna, Kepulauan Riau, Senin.

Politisi Golkar ini mengungkapkan, saat ini "Flight Information Region" (FIR) Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. Selain untuk pengawasan perbatasan, FIR di Natuna juga menyangkut kedaulatan negara.

Pria yang biasa disapa Bamsoet ini menjelaskan, hingga kini wilayah perbatasan terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan.

"Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting," katanya.

Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan juga akan dibangun dan diperkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia.

Ia pun mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer yang rencananya dilengkapi berbagai peralatan tempur supercanggih. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

"Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Di sini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016," kata Bamsoet.

Dengan total luas lahan 16,8 hektare, dia yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan.

Bamsoet menekankan bahwa DPR RI sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan dan tertinggal (3T). DPR sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.

Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada.

"Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," ujar Bamsoet.

Kedatangan Bamsoet bersama Panglima TNI dan rombongan menumpang pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara dengan pengawasan empat pesawat tempur F-16.?

Keempat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, mengawal di sisi kanan dan kiri pesawat VIP begitu masuk wilayah Perairan Kepulauan Natuna hingga mendarat di Lanud Raden Sadjad Ranai, Kepulauan Natuna.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, pengawalan tersebut dilakukan bersamaan dengan latihan yang dilakukan di wilayah perairan Kepulauan Natuna.

Selain itu, pengawalan juga dilakukan lantaran FIR atau ruang udara Natuna belum seutuhnya dikelola Indonesia. FIR di atas kepulauan Natuna masih dikendalikan oleh Singapura.

"Kebetulan F-16 ada kegiatan latihan perkasa yang dilaksanakan di wilayah Natuna. Kemudian penerbang juga mengatakan akan `flight` ke Natuna dan saya sampaikan sekalian patroli di wilayah FIR," kata Hadi.

Saat melakukan latihan itu, dia meminta empat pesawat tempur F-16 untuk bersama-sama menuju Ranai, Natuna.

"Kebetulan bertemu dengan pesawat kita sehingga bersama-sama menuju Ranai. Mereka akan latihan di sini sampai 5 Mei," tutur Hadi.

Turut serta dalam kunjungan ini antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.