Sydney (ANTARA News) - Seorang dokter India, yang dituntut di Australia atas serangan bom yang digagalkan bulan lalu di Inggris, akan tetap dalam penahanan setelah pemerintah Australia membatalkan visanya karena dinilai "berkelakuan buruk." Pembatalan visa pada Senin itu dilakukan beberapa jam setelah Mohamed Haneef (27) dijamin dengan uang dan telah dibebaskan oleh hakim. Polisi menolak uang jaminan bagi Haneef, yang ditangkap pada 2 Juli 2007 saat menunggu tiket sekali-jalan untuk terbang ke India. Ia dituntut akhir pekan lalu dengan alasan menyediakan bantuan kepada kelompok teroris. Haneef kini dipindahkan dari tahanan polisi di Brisbane ke pusat penampungan pengungsi Villawood di Sydney, sehingga mengundurkan waktu pengadilannya. "Ini tidak dihubungkan dengan masalah cara kerja pengadilan kriminal di Brisbane," kata Menteri Imigrasi Australia, Kevin Adrews. "Berdasarkan informasi dan nasehat yang saya terima dari Polisi Federal Australia, saya yakin tersangka Dr Haneef telah memiliki atau memiliki suatu asosiasi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan atas nama terorisme," ujarnya. Polisi menuduh Haneef meninggalkan sebuah kartu telepon genggam aktif untuk dipakai oleh beberapa tersangka yang kini ditahan di Inggris. Ia dihubungkan dengan saudara-saudara Sabeel dan Kafeel Ahmed, yang kini ditahan di Inggris karena berupaya menyerang London dan Glasgow. Kartu telepon genggam itu ditemukan di mobil Jeep yang ditabrakkan oleh Kafeel Ahmed di bandara Glasgo. Polisi Inggris telah menciduk Sabeel Ahmed dengan menerima informasi bahwa akan dapat mencegah serangan teroris. Tujuh dokter India telah dimintai keterangan di Australia, namun hanya Haneef satu-satunya dijadikan tersangka. Saat memberi keterangan uang jaminan itu, pengacara Haneef, Stephen Keim menegaskan bahwa bukti-bukti kasus yang dituduhkan kepada kliennya itu "benar-benar lemah". Polisi telah menolak uang jaminan tersebut. Istri Haneef, yang sedang berkampanye dari negerinya di Bangalore untuk pembebasan suaminya, telah meminta Perdana Menteri (PM) India, Manmohan Singh, untuk turun tangan untuk pembebasan tesebut. "Tuduhan itu tanpa dasar dan tanpa berperasaan. Jika masalahnya tentang kartu telepon, seharusnya mereka telah menangkap dia pada hari pertama kejadian," ujarnya, seperti dikutip DPA. "Teroris tidak mengindahkan hukum," kata PM Australia, John Howard. Namun demikian, ia menambahkan pula, "Kita harus menerapkan aturan hukum." (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
