"Persoalan yang terjadi di Jawa Barat saat ini adalah kekurangan guru, sehingga banyak guru berstatus honorer. Saya ingin mengurangi beban harian guru tersebut," katanya.
Hal itu dikatakan pria yang karib disapa Kang Emil saat berdialog dengan perwakilan guru non-ASN di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis.
Salah satu strateginya berupa peningkatkan status yang level yang lebih jelas.
Pemerintah pusat, kata dia, diminta untuk tidak memukul rata moratorium penerimaan guru ASN di Indonesia. Sebab, wilayah Jawa Barat sangat luas dengan jumlah penduduk yang mencapai 48 juta jiwa.
"Jika ada penerimaan guru PNS, saya akan berjuang keras. Kami minta pemerintah pusat jangan menyamaratakan dengan daerah lain, karena penduduk Jawa Barat sangat padat, kalau ada (penerimaan formasi guru ASN) prioritaskan di Jawa Barat," ujarnya.
Emil mengatakan perlunya sejumlah subsisdi mengurangi pengeluaran rutin kebutuhan guru honorer sehingga bisa menabung.
"Guru ini butuh subsidi berupa transportasi, rumah, gratis bersekolah, dan lainnya. Ini bisa meminimalisasi pengeluaran dan ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan, karena bisa menabung lebih banyak," katanya.
Selama ini, kata Emil, guru honorer hanya mengandalkan penghasilan yang diberikan oleh pihak sekolah menggunakan dana operasional sekolah dengan nominal yang tidak besar.
"Tak sedikit, guru honor meskipun sudah mengabdi puluhan tahun masih mencari penghasilan sampingan seperti mengojek, berdagang, dan lainnya. Guru ini harus jelas, status dalam bentuk apapun harus jelas," katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
