Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian, Boediono, mengatakan pemerintah akan melakukan dialog dengan para pengusaha yang diwakili Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kantor Kementerian Perekonomian, Senin (16/7), mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI). "Ada hal-hal yang perlu penjelasan. Nanti Senin (16/7) kita akan bertemu mereka," kata Menko di Jakarta, pada akhir pekan lalu. Menko kembali mengisyaratkan bahwa DNI bukan daftar yang kaku, sehingga penyesuaian sangat mungkin dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan situasi ekonomi ke depan, seperti dalam hal regulasi. "Nanti pada waktunya. Kan ada hal-hal yang perlu kita tampung pada saat tertentu, misalnya ada UU baru," kata Boediono di Jakarta, pada akhir pekan lalu. Dia mencontohkan, UU tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang tengah dibahas DPR sangat mungkin diakomodasi dalam DNI. "Nanti kalau itu sudah jadi UU, kita tampung apa yang disana, yang perlu kita sesuaikan dalam DNI," jelas Menko. Boediono menambahkan, DNI hanya memberikan batasan-batasan secara umum, sedangkan aturan pelaksana yang lebih detil tetap akan diatur oleh peraturan menteri-menteri terkait. "Sektor-sektor itu akan memperjelas apa yang dimaksud dengan aturan dalam DNI," ujarnya. Sebelumnya, Ketua Kadin MS Hidayat menganggap bahwa ada beberapa bagian dalam DNI yang belum mengikuti aturan atau kelaziman bisnis internasional, meski sudah lebih transparan. "Yang saya komentari, adalah mengenai variasi pembatasan maksimum kepemilikan modal asing termasuk maksimum 50 persen. Pembagian 50:50 persen dalam bisnis itu hampir tidak ada, bagaimana keputusan dapat diambil jika tidak ada pemegang saham mayoritas. Itu saya minta agar diubah," tambah Hidayat saat itu. (*)

Copyright © ANTARA 2007