"KSP harus memastikan agar sekitar Istana bersikap netral dan adil, jangan hanya untuk kepentingan Pilpres. Harus mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan Istana untuk kepentingan politik," kata Riza Patria di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, lanjutnya, segala program pemerintah dapat berjalan tanpa terganggu dengan kegiatan politik.
Pernyataan Patria tersebut terkait dengan evaluasi 100 hari kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang menggantikan Teten Masduki sejak 17 Januari-17 April 2018.
Dia menegaskan, dalam suasana politik saat ini, Moledoko harus memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala negara.
Dia menilai bahwa Presiden Jokowi terkadang lupa membedakan antara menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan kandidat calon presiden 2019, seperti membagikan kebutuhan bahan pokok bertuliskan "Bantuan Kunjungan Presiden" yang menyebar melalui media sosial.
Selain itu, lanjut dia, yang menjadi tugas pokok KSP adalah menjaga komunikasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pemerintah.
Di lain pihak, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengapresiasi kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang mendukung kegiatan Presiden Jokowi.
"Saya kira bagus KSP sepanjang mendukung kegiatan Presiden," tutur Zainuddin.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan dalam membantu tugas presiden, pihaknya sangat terbuka untuk menerima masukan, informasi, dan aduan masyarakat terkait dengan segala permasalahan yang ada. Segala aduan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.
"Pintu KSP ini kita buka lebar-lebar untuk siapapun. Kalau ada masalah, bisa bicara disini, kita komunikasi sehat," ujar Moeldoko.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
