Menlu RI-Vietnam bahas kerja sama kelautan-perikanan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Bihn Mihn dalam Sidang Komisi Bersama ke-3 RI-Vietnam membahas tentang kerja sama antarkedua negara di bidang kelautan dan perikanan.

Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-3 RI-Vietnam itu dilaksanakan di Hanoi, Vietnam, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan itu, Menlu RI menegaskan bahwa penangkapan hasil laut secara ilegal dan tidak sesuai aturan (Illegal, Unreported, Undocumented/IUU fishing) merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan suatu negara.

Untuk itu, Menlu RI mengajak pemerintah Vietnam untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas "IUU fishing" sekaligus mendorong tata kelola perikanan yang berkelanjutan.

Menanggapi ajakan tersebut, pemerintah Vietnam berjanji akan segera memberikan tanggapan terhadap "Draft Joint Communique on IUU Fishing" yang sudah disampaikan oleh Indonesia.

Selain itu, Menlu RI dan Menlu Vietnam juga membahas tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam, yang merupakan salah satu isu yang masih terus dirundingan kedua negara.

Hingga November 2017 telah dilaksanakan 10 kali Pertemuan Teknis Penetapan Batas ZEE Indonesia-Vietnam. Sejalan dengan arahan kedua kepala negara, Menlu RI dan Menlu Vietnam kembali mendorong para perunding untuk mempercepat perundingan penyelesaian garis batas ZEE antara kedua negara.

"Finalisasi ZEE sangat penting karena akan membawa manfaat dan kepastian bagi kedua negara," ujar Menlu Retno.

Selain membahas kerja sama bilateral, kedua Menlu juga bertukar pikiran mengenai sejumlah isu dan perkembangan di kawasan ASEAN. Kedua Menlu menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN.

Dalam konteks itu, kedua Menlu menegaskan pentingnya untuk terus memastikan kesatuan dan sentralitas ASEAN, termasuk dalam mengembangkan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, serta menghormati hukum internasional.

Lebih lanjut, kedua Menlu juga menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum positif saat ini untuk mewujudkan kemajuan yang substantif dalam perundingan Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan.

"Kerja sama bilateral Indonesia-Vietnam tidak saja harus menyejahterakan rakyat kedua negara, namun juga berkontribusi terhadap kemajuan stabilitas dan kesejahteraan kawasan," ucap Menlu Retno.