Bandarlampung (ANTARA News) - Sejumlah sesepuh TNI kembali menyatakan penolakannya secara tegas jika TNI dalam Pemilu 2009 menggunakan hak pilihnya, karena penggunaan hak itu sama artinya mendorong TNI kembali terjun ke politik praktis. "Akan terjadi kontradiksi dalam perpolitikan Indonesia jika TNI menggunakan hak pilihnya," kata mantan Kasum TNI, Letjen (Purn) Suaidy Marasabessy di Jakarta, Minggu, saat diminta tanggapannya kaitan antara soliditas dan penggunaan hak pilih TNI pada Pemilu. Dia mengatakan TNI di satu sisi dilarang terjun ke politik praktis, namun di sisi lain menggunakan hak pilihnya. Ditambahkannya bahwa akan terjadi diskriminasi politik jika TNI hanya menggunakan hak memilih, sementara hak dipilih dilarang digunakan. "Kalau elit politik mengatakan pelarangan penggunaan hak pilih adalah pelanggaran HAM, berarti melarang anggota TNI dipilih dalam Pemilu adalah juga pelanggaran HAM," kata Ketua Partai Hanura itu. Kalau hak memilih dan hak dipilih digunakan, lanjut dia, berarti sudah berpolitik praktis, sementara TNI sebagai alat negara tidak boleh terjun ke politik praktis. "Jadi masalah ini harus dipikirkan secara cermat dan komprehensif demi kepentingan negara, bukan demi kepentingan politik praktis," tegasnya. Dengan kondisi Indonesia seperti saat ini, TNI semestinya tidak menggunakan hak memilih maupun hak dipilih agar soliditas dan netralitas alat pertahanan negara itu tidak terganggu. Dia mengatakan bahwa soliditas TNI akan terganggu jika pada Pemilu 2009 diminta menggunakan hak pilihnya, bahkan kemungkinan perpecahan di internal TNI muncul karena masing- masing satuan TNI akan memiliki pilihan. Berkaitan itu, dia mengatakan rasa keheranannya jika elit politik berkeinginan mendorong TNI kembali ke politik praktis dengan menggunakan hak pilih, karena reformasi internal TNI masih tengah berlangsung, sementara kondisi Indonesia masih seperti sekarang ini. Dalam kesempatan terpisah, mantan Komandan Puspom TNI, Mayjen Syamsu Djalal, juga menyatakan penolakannya atas penggunaan hak pilih TNI pada Pemilu. "Dengan kondisi sekarang, penggunaan hak pilih itu akan mendorong munculnya ketidaksolidan di tubuh TNI. Jika demikian, apa manfaatnya memaksa TNI menggunakan hak pilihnya," kata Syamsu.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
