KPK : satgas politik uang perkuat koordinasi

Makassar (ANTARA News) - Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan, satuan tugas anti politik uang yang telah dibentuk bersama polisi dan kejaksaaan terus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi politik uang di Pilkada 2018.

Syarif di Makassar, Senin, mengatakan, satuan tugas anti politik uang yang telah dibentuk memiliki mata dan telinga di mana-mana sehingga akan lebih fokus mengawasi segala praktek yang menjurus ke tindakan tidak terpuji itu.

"KPK dengan polisi dan kejaksaan, sudah bentuk satgas khusus untuk politik uang, kami kerjakan bersama dan sekarang punya mata dan telinga di mana-mana karena polisi memang sudah ada di setiap daerah di Tanah Air," katanya.

Untuk potensi terjadi politik uang, kata dia, memang begitu besar. KPK juga melihat banyak sumber potensi yang bisa menyebabkan praktek itu dapat terjadi ke depan.

Maka dari ini, dia meminta partai politik yang begitu memiliki peran besar dalam setiap pemilihan agar dapat memerintahkan kepada kader dan pendukungnya tidak melakukan politik uang.

Pasangan calon juga diminta untuk dapat berkompetisi secara jujur serta tidak melakukan iming-iming hadiah atau uang yang justru mencederai demokrasi.

Selain itu, KPK juga meminta kepda penyelenggara pemilu baik itu KPU, Panwaslu untuk betul-betul bersikap adil, jujur, dan tidak memihak kepada salah satu calon.