Jakarta (ANTARA News) - Sikap politik luar negeri Indonesia yang mendukung berdirinya negara Palestina sudah betul, tetapi harus dibarengi kejelian melihat kondisi internal di sana yang semakin didominasi oleh cara serta konsep pemikiran eksternal melalui Presiden Mahmud Abbas bersama Faksi Fatah-nya. Demikian pernyataan pengamat dari Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2003-2005, Hasanuddin, kepada ANTARA News, di Jakarta, Sabtu. Dia mengemukakan itu, menanggapi menanggapi pernyataan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendi Choirrie, yang mendesak pemerintah RI melakukan koreksi, evaluasi dan mengkaji ulang secara rasional serta obyektif sikap terhadap Israel. "Mengenai pernyataan Effendi Choirrie ini, bisa difahami bahwa Gus Dur (yang merupakan senior Effendi Choirrie) melalui `kaki tangan`-nya sedang menjaga jaringan politiknya dengan Yahudi internasional yang selama ini memang sejalan dengan ide-ide humanitarianisme yang seringkali dikembangkan oleh Gus Dur," kata Hasanuddin mengingatkan. Tetapi, lanjutnya, dalam kaitan dengan Palestina, sikap politik luar negeri Indonesia sudah pada trek yang benar. "Hanya saja, ini harus jeli untuk melihat kondisi internal di Palestina. Sebab, Mahmud Abbas (Presiden Palestina) saat ini dan Faksi Fatah umumnya memang sudah dikuasai oleh orang-orang yang berpikiran Yudaisme dari pada Islam, sebaliknya dengan Faksi Hamas (rival Fatah)," jelas Hasanuddin. Dia mengakui, ada banyak negara Arab lebih mendukung Mahmud Abbas bersama faksinya. "Tetapi, dukungan negara-negara Arab terhadap Mahmud Abbas lebih bersifat pragmatis, daripada ideologis. Negara-negara Arab umumnya melihat konflik di Palestina sebagai peluang ekonomi politik buat mereka," tambah hasanuddin. Sebelumnya, Direktur Perjanjian Internasional, Politik, Keamanan dan Wilayah (Polkamwil) Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, Havas Oegroseno, menyatakan, pihaknya tetap menjalankan amanat Undang Undang Dasar 1945 dalam menentukan sikap terhadap Israel. "Masalah Israel-Palestina bukan masalah agama, tetapi masalah penjajahan. Dan sebagaimana amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan konstitusi kita, di sana mengharuskan kita menolak penjajahan," ujar Havas Oegroseno.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007