Ia tidak hanya tertegun, melainkan juga kesulitan menjawab pertanyaan seorang mahasiswa kedokteran Capital Medical University, Beijing, asal Makassar, Sulawesi Selatan, pada sore itu.
"Kepada siapa saya mesti mengadukan praktik yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini?" tanya Bagus Ari Haryo Anugrah saat bertatap muka dengan Menristekdikti di aula Kedutaan Besar RI di Beijing pada sore hingga malam itu.
Ia merasa beruntung di antara ribuan mahasiswa asal Indonesia lainnya yang turut menjadi korban penipuan agen penyalur pelajar Indonesia ke China.
"Ada teman kami yang terpaksa mencari utangan dan ada juga orang tua yang harus menjual sawah dan ladangnya untuk menebus ijazah nanti kalau sudah lulus," tutur Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) periode 2016-2017 itu seraya menyebutkan bahwa sebagian besar dari 14.000 pelajar Indonesia di China menjadi korban penipuan.
Mahasiswa tingkat akhir CMU itu menjadi korban karena terbatasnya informasi mengenai seluk-beluk pendidikan di China.
Haryo tidak sedikit pun ragu saat mendapatkan tawaran beasiswa di China dari seorang agen beberapa tahun silam.
"Pada saat itu, agen tersebut mengaku orang kementerian. Bagi kami yang tinggal di daerah percaya saja. Siapa yang tidak ingin kuliah gratis di negeri maju seperti China," kata anggota Paskibraka upacara 17 Agustus 2017 di KBRI Beijing yang akan lulus kedokteran pada Juli 2018 itu.
Demikian juga dengan rekan kuliahnya, Wawan Haryanto, yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
"Korbannya terus bertambah karena praktik itu sampai sekarang masih berlangsung tanpa ada satu pun pihak yang mencegahnya," ujar calon dokter dari CMU itu menambahkan.
Sasar Daerah
Kepada Antara di Beijing, keduanya mengaku menjadi korban dari agen yang gencar melakukan praktik penipuan terhadap lulusan sekolah menengah atas, terutama yang tinggal di daerah.
"Mereka sengaja menyasar daerah-daerah, terutama yang tidak memiliki akses ke luar sehingga calon korban tidak cukup waktu untuk menelusuri atau mengetahui lebih lanjut sistem pendidikan di China," kata Wawan.
Para agen itu menawari program beasiswa kepada calon korban. Kemudian agen tersebut membantu pengurusan sejumlah dokumen calon korban, termasuk visa dan persyaratan mendaftar di perguruan tinggi di China.
Beasiswa yang ditawarkan ada yang 100 persen biaya pendidikan. Ada juga yang diminta hanya membayar 25 persen dari biaya pendidikan per semester dengan jaminan kuliah di perguruan tinggi ternama di negara berpenduduk terbanyak di dunia itu.
Yang membuat calon korban tertarik adalah mendaftar di kampus favorit di China tanpa melalui tes saringan masuk. Calon korban kebanyakan tertarik dengan program sarjana kedokteran.
Tentu saja hal ini aneh bin ajaib karena untuk bisa masuk perguruan tinggi di China, para lulusan SMA setempat harus melalui persaingan yang sangat ketat.
Sistem pendidikan di China tidak hanya dikenal ketat dalam menerapkan kurikulum dan disiplin, melainkan juga SMA di "Tirai Bambu" itu juga paling banyak memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada murid-muridnya.
Para siswa SMA di China setiap hari mendapatkan PR. Padahal setiap hari pula mulai Senin hingga Sabtu mereka belajar di kelas mulai pukul 08.00 hingga 18.00 dan hampir pasti tidak pernah ada siswa membolos atau "keleleran" di tempat-tempat umum pada jam-jam pelajaran.
Belum lagi soal-soal ujian nasional mereka yang sangat sulit. Saat hendak memasuki pendidikan tinggi mereka juga dihadapkan dengan tes yang tidak kalah beratnya.
Khusus untuk siswa yang berasal dari negara lain harus lulus ujian HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi/tes bahasa Mandarin bagi pelajar asing berstandar nasional di China) level IV terlebih dulu jika ingin mendapatkan ijazah SMA di China.
Sertifikat HSK IV ini merupakan prasyarat bagi warga asing yang hendak memasuki perguruan tinggi di China. Namun tidak sedikit perguruan tinggi di daratan Tiongkok itu mempersyaratkan HSK V untuk pendidikan strata 1 dan HSK VI untuk jenjang strata 2 ke atas.
Ujian HSK pun biasanya digelar dua kali dalam satu tahun di lembaga khusus dan pelajar asing di China harus bisa mendapatkan skor minimal 180 untuk bisa lulus HSK di setiap level.
Contoh sederhana ini luput dari perhatian calon korban yang sudah telanjur tergiur dengan janji manis para agen penyalur pelajar Indonesia ke China.
Akhirnya begitu mengikuti pendidikan di China, bukan saja mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem pengajaran, melainkan juga pelajar Indonesia terjerat beban biaya kuliah yang nilainya bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah per semester itu.
Itu baru satu kasus. Belum lagi lembaga pendidikan yang menjadi tujuan korban penipuan tidak terakreditasi atau tidak memiliki sertifikat dari Kementerian Pendidikan China agar bisa mengadakan pengajaran dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
Sayangnya, tidak ada korban yang berani melaporkan praktik penipuan seperti yang dialami Haryo dan Wawan kepada pihak berwajib, baik di China maupun di Indonesia.
"Padahal di daerah-daerah, seperti Wuhan (Provinsi Hubei) banyak korban dari kita. Bahkan ada yang sampai pindah jurusan atau pindah kampus karena tidak mendapatkan akreditasi dari pemerintah setempat," kata Haryo.
Keengganan mereka melaporkan hal itu sangat mungkin didasari oleh faktor rendahnya biaya kuliah di China dibandingkan dengan di Indonesia, khususnya untuk jurusan kedokteran.
Demikian halnya dengan fasilitas perkuliahan, praktik laboratorium, dan praktik klinik yang lebih memadai ditambah biaya pembelian alat praktik yang lebih murah sehingga bagaimana pun biaya kuliah kedokteran di China jatuhnya lebih murah.
Namun praktik penipuan harus segera dihentikan agar tidak makin banyak menimbulkan jatuhnya korban karena bagaimana pun bentuk praktik ilegal tersebut sangat merugikan.
"Laporkan! Biar polisi nanti yang tangkap," tegas Menristekdikti seusai pertemuan dengan 90 pelajar asal Indonesia di sela-sela kunjungan kerjanya ke China pada 12-15 April 2018 seraya berjanji akan membongkar praktik ilegal tersebut.
Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2018
