AM Fachir buka seminar misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Stockholm

... diperlukan ide-ide baru melindungi masyarakat sipil dalam situasi konflik termasuk teknik-teknik inovatif dalam menjamin keselamatan pasukan perdamaian PBB serta pengadaan peralatan militer yang inovatif bagi penjaga perdamaian...

London (ANTARA News) - Kontribusi dan komitmen Indonesia untuk Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB adalah amanat konstitusi, sehingga memiliki tingkat kepercayaan serta sejarah panjang. Hingga saat ini Indonesia telah mengirim lebih dari 40.000 personil dalam 28 misi perdamaian PBB sejak 1957 lalu.

Tahun lalu Indonesia mencapai tonggak sejarah 60 tahun partisipasi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian dunia.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir, dalam pidato kunci pembuka seminar Peacekeeping Reform: Making United Nations Peace Operations More Fit for Purpose, di Stockholm, Swedia, Jum'at.

Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm dalam keterangan yang diterima, Sabtu, menyebutkan seminar itu merupakan kerja sama antara mereka, Kedutaan Besar Ethiopia di Stockholm, Kedutaan Besar Brazil di Stockholm, Kementerian Luar Negeri Swedia, dan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Swedia, kalangan diplomatik, organisasi internasional, NGO dan komunitas akademisi Swedia.

SIPRI juga menjadi acuan penting dalam mengukur berbagai hal terkait kemiliteran, pertahanan, dan perdamaian dunia.

"Tahun ini Indonesia berencana mengirimkan satu kontingen TNI dalam misi perdamaian MONUSCO di Kongo dan satuan tugas polisi dalam misi perdamaian UNMISS, di Sudan Selatan," ujar Fachir.

Seminar itu membahas mandat, pengarusutamaan gender, keselamatan dan keamanan pasukan misi perdamaian serta bagaimana memastikan sumberdaya keuangan bagi pelaksanaan misi perdamaian.

Dalam hal ini, Fachir menekankan diperlukan ide-ide baru melindungi masyarakat sipil dalam situasi konflik termasuk teknik-teknik inovatif dalam menjamin keselamatan pasukan perdamaian PBB serta pengadaan peralatan militer yang inovatif bagi penjaga perdamaian.

Tentang ini, telah dibahas dalam diskusi panel di sela-sela pertemuan C34, di antara Indonesia bersama Ethiopia dan Sekretariat PBB, pada Februari lalu di New York.

Khusus mengenai pengarusutamaan gender, Indonesia diwakili Letnan Kolonel Venny Yulius, instruktur senior Kepolisian Indonesia yang pernah bertugas dalam anggota Pasukan Perdamaian PBB. Dia memberikan paparan mengenai peran perempuan dalam misi perdamaian dan pencapaian agenda tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan.

Pada saat ini, Indonesia merupakan satu diantara 10 negara penyumbang terbesar bagi pasukan perdamaian dengan 2,700 personel dan 83 diantaranya adalah perempuan. Perempuan polisi Indonesia telah mulai aktif dalam misi perdamaian sejak 1999 dan telah mengirimkan personil ke misi UNMIBH, UNMIS, UNMISS, UNAMID dan MINUJUSTH.

Swedia, Brazil dan Ethiopia turut menyumbangkan pemikiran dan pengalaman masing-masing negara dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB. Menteri Pertahanan Swedia, Jan Salestrand, mengatakan, Swedia secara aktif telah berkontribusi bagi pengiriman pasukan perdamaian PBB sejak 1956 dan secara kolektif Uni Eropa telah menyumbangkan hampir 40 persen dari anggaran misi perdamaian.

Sementara duta besar Brazil dan Ethiopia menyampaikan keperluan kerja sama yang erat antara semua pemangku kepentingan di lapangan untuk menjamin efektifitas dan keselamatan misi perdamaian. Ethiopia menjadi kontributor pasukan perdamaian terbesar di dunia dengan 8.400 tentara yang bergabung dengan misi perdamaian. Sementara Brazil telah aktif dalam misi perdamaian sejak 1947.

Fachir dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Swedia, Annika Söder, untuk membahas hubungan bilateral Indonesia dan Swedia yang semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama di bidang investasi, sustainable teknologi dan pariwisata.

Duta Besar Indonesia untuk Swedia dan Latvia, Bagas Hapsoro, di sela-sela seminar menyampaikan kegiatan seminar ini adalah upaya mereka dalam mendukung kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.