Inspektur Utama Bappenas Roni Dwi Susanto di Palembang, Kamis, mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019, Sumsel harus menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,6 persen.
Saat ini angka kemiskinan di Sumsel masih lebih tinggi jika dibandingkan angka kemiskinan nasional.
"Walaupun menurun, namun penurunannya lebih lambat dibandingkan penurunan angka kemiskinan nasional," kata dia usai acara Musrenbang Sumsel 2019.
Roni mengatakan lambannya penurunan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi banyaknya kantong kemiskinan di Sumsel. Sehingga, pemerintah daerah perlu fokus dalam mengurangi angka kemiskinan itu."Sebetulnya pemerintah daerah sudah fokus ke kantong-kantong kemiskinan tetapi ternyata tidak begitu cepat penurunannya karena banyak, prioritas sekarang bagaimana mengurangi angka kemiskinan tersebut," ujar dia.
Berdasarkan catatan Kementerian Bappenas, kantong kemiskinan terbanyak berada di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dengan angka sebesar 19,49 persen.
Selanjutnya, berada di Kabupaten Lahat sebesar 16,81 persen dan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 16,75 persen.
Sedangkan angka kemiskinan terendah dimiliki Kota Pagaralam dengan jumlah satu digit, yakni 8,89 persen.
Menurut Roni, penurunan angka kemiskinan tidak hanya melulu dilakukan pemerintah daerah, melainkan tugas bersama institusi lainnya, seperti pemerintah pusat, swasta bahkan TNI.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengakui pihaknya menerima kritik terhadap angka kemiskinan Sumsel yang masih tinggi dibanding nasional.
"Angka kemiskinan ini jadi kritik untuk Sumsel tetapi kalau melihat? penurunan sejak 2009 yang sebesar 16,28 persen menjadi 13 persen ini adalah angka penurunan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia," kata Alex.
Alex mengatakan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RPKD) 2019, Sumsel menargetkan angka kemiskinan bisa turun menjadi 12,51 persen -- 12,71 persen.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, beberapa target indikator makro Sumsel yang direncanakan untuk 2019 masih di bawah target pembangunan nasional.
"Target tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang ada dalam RPKD itu masih di bawah target nasional," ujar dia.
Oleh karena itu pemerintah daerah dinilai perlu melakukan upaya ekstra untuk mengejar target yang ditetapkan pusat.
"Upayanya bisa dari penyiapan kapasitas produksi dan SDM, meningkatkan askes pelayanan dasar dan kesehatan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok," ujar dia.
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
