Bandara Bali utara sebaiknya di laut karena dampak sosialnya lebih kecil

Tahun ini saja ada 21 juta penumpang. Tambah tahun tambah besar, bisa mencapai 30-31 juta penumpang. Ini yang harus dikelola."

Jakarta (ANTARA News) - DPRD Bali menginginkan pembangunan Bandara Bali utara berada di laut mengingat dampak sosialnya yang lebih kecil dibandingkan di darat.

Sekretaris Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adhyana, di Jakarta, Kamis, menyatakan pembangunan Bandara Bali Utara seharusnya berada di laut mengingat dampak sosialnya yang lebih kecil dibandingkan di darat.

"Bupati Buleleng dan Gubernur Bali juga menginginkan di laut pembangunan bandara itu," katanya seusai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI.

Ia menjelaskan misalnya pembangunan bandara dilakukan di darat tentunya harus membebaskan lahan belum lagi terdapat beberapa pura termasuk mengganti lahan produktif. "Tentunya kalau di laut tidak dilakukan pembebasan lahan," katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya menginginkan secepatnya dipastikan pembangunan bandara itu karena sudah ada pengkajian dan saat itu tinggal menunggu penentuan lokasi (penlok) saja.

Ia juga berharap jangan ada lagi pernyataan-pernyataan yang lain dari pemerintah pusat terkait pembangunan Bandara Bali Utara karena akan berdampak sosial bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menyatakan dirinya mendatangi Kemenko Kamaritiman tidak lain ingin mendapatkan kepastian karena bandara itu sudah menjadi harapan masyarakat bali sejak tahun 2004.

"Waktu itu saya Bupati Tabanan, masyarakat menginginkan bandara itu," katanya.

Dari hasil pertemuan dengan Staf Ahli Menteri Koordinator Kemaritiman, Septian Hario Seto dan Kabid Infrastruktur Pariwisata Bahari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Velly Asvaliantina, menyebutkan saat ini tahap pengkajian pembangunan bandara itu sudah hampir selesai.

"Sudah dipastikan akan dibuat bandaranya, tapi yang menjadi pertanyaannya pastinya kapan? Kalau 10 tahun lagi sama saja bohong juga," katanya.

"Katanya segera, tentunya makin cepat makin bagus hingga tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Sekaligus tidak mengganggu program mulianya Nawacita Presiden RI karena kalau tidak terealisasikan khawatir akan memberikan citra buruk," paparnya.

Karena itu, kata dia, ia meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan penentuan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara.

Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba mengharapkan persoalan pembangunan Bandara Bali Utara itu cepat teratasi.

"Kami di daerah tunduk kepada pemerintah pusat, apapun keputusan di atas kami bisa menerima. Yang paling penting persoalan keseimbangan Bali cepat teratasi," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan rencana pembangunan bandara baru di Bali utara akan dilakukan setelah Bandara Ngurah Rai di Bali selatan mencapai kapasitas penumpang tertinggi atau sudah penuh.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa, mengatakan pertumbuhan penumpang di Bali terus mengalami peningkatan seiring tumbuhnya industri pariwisata nasional.

"Tahun ini saja ada 21 juta penumpang. Tambah tahun tambah besar, bisa mencapai 30-31 juta penumpang. Ini yang harus dikelola," katanya.