"Saya sangat setuju untuk segera mengubah sistem magnet dengan chip, itu lebih `safety`," ujar Kapolda saat pertemuan dengan Pimpinan Perbankan di Jatim di Surabaya, Rabu.
Kapolda menilai adanya kejahatan seperti skimming tak bisa dilepaskan dari adanya perkembangan teknologi seperti saat ini.
"Dulu nggak ada pencurian kayak gini. Tapi mudah-mudahan dengan sistem chip lebih diantisipasi lah pihak perbankan. Skimming ini sudah diselesaikan dengan baik oleh perbankan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat," tutur Machfud.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Harimukti mengatakan sejak 2015 Bank Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran tentang penggunaan atau standar penggunaan chip pada setiap kartu ATM maupun kartu debit yang dilakukan secara bertahap.
"Akhir tahun 2018 ditargetkan sebanyak 30 persen. Tahun 2019 sebanyak 50 persen. Tahun 2020 sebanyak 80 persen. Paling lambat tahun 2021 seluruh kartu ATM sudah menggunakan chip," tuturnya.
Selain membahas masalah perbankan, pada kesempatan itu juga Pimpinan Perbankan Jatim mendeklarasikan diri untuk menyatakan dukungan pelaksaaan Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni mendatang agar berjalan damai dan antihoaks.
Deklarasi dibacakan secara serentak oleh seluruh pimpinan perbankan di Jatim dan dipimpin oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Harimukti.
Baca juga: BI percepat kewajiban seluruh ATM/Debit harus chip
Baca juga: OJK minta perbankan percepat migrasi ke kartu chip
Baca juga: Mandiri: baru 1,5 juta kartu ATM/debit pakai chip
Pewarta: Indra/Willy
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
