Wapres ingatkan Eropa agar tak diskriminasi produk sawit Indonesia

Jangan memperlakukan diskriminatif karena kita juga bisa mengambil kebijakan yang sama

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Eropa agar tidak mendiskriminasi komoditas ekspor dari Indonesia, khususnya minyak kelapa sawit mentah yang produk turunannya mulai dilarang di negara-negara Uni Eropa.

"Jangan memperlakukan diskriminatif karena kita juga bisa mengambil kebijakan yang sama. Kita peringatkan kepada Eropa bahwa kita membeli banyak, kita termasuk pembeli terbesar mereka. Airbus contohnya, (dibeli) oleh Garuda, Lion Air dan lain-lain," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Wakil Presiden mengatakan bahwa Indonesia bisa saja menghentikan impor dari negara-negara di Uni Eropa apabila minyak kelapa sawit mentah Indonesia serta produk turunannya tetap dilarang masuk.

Pemerintah Indonesia, menurut dia, terus bernegosiasi agar kerja sama perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa tetap berjalan baik.

"Ya kita negosiasi karena kita ada pertemuan antara Indonesia dengan Uni Eropa, perjanjian free trade," tambahnya.

Sementara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengatakan akan membentuk tim perunding terkait kebijakan impor minyak kelapa sawit mentah di Eropa.

Pemerintah Indonesia juga akan mengajak Malaysia untuk melakukan perundingan karena Negeri Jiran juga termasuk produsen kelapa sawit terbesar selain Indonesia yang terdampak kebijakan ketat Eropa.

"Saya laporkan kepada Pak Wapres bahwa kalau Eropa masih bersikeras, saya minta ijin sebagai tim perunding. Dan Indonesia harus bersama dengan Malaysia untuk itu, sebagai dua negara produsen terbesar di dunia," kata Enggar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutus Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana untuk berbicara dengan pemerintah Malaysia.

Parlemen Uni Eropa berencana melarang penggunaan minyak kelapa sawit mentah di negara-negara anggotanya karena dianggap tidak ramah lingkungan. Parlemen Uni Eropa menyatakan akan memberlakukan bebas kelapa sawit secara keseluruhan pada 202, dengan disepakatinya rancangan undang-undang energi terbarukan.

Penerapan kebijakan itu akan mempengaruhi kegiatan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya, salah satu komoditas ekspor utama Indonesia.