Indonesia-Ghana sepakat lawan kampanye negatif sawit

Nusa Dua, Bali, (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Ghana Kennedy Osei Nyarko, di mana pemerintah Indonesia dan Ghana sepakat untuk bekerjasama melawan kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit.

"Saya bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Ghana. Kita sampaikan bahwa kelapa sawit saat ini sedang menghadapi banyak kampanye negatif, dan tidak ada cara lain bagi negara-negara produsen kelapa sawit selain untuk bersatu menghadapi kampanye negatif tersebut," kata Menlu Retno Marsudi di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Pertemuan bilateral tersebut dilaksanakan di sela-sela perhelatan Forum Indonesia-Afrika (Indonesia-Africa Forum/IAF) hari kedua di Nusa Dua Bali Convention Center.

Menlu Retno mengatakan bahwa dalam pertemuan itu banyak dibahas mengenai industri minyak kelapa sawit karena Indonesia dan Ghana merupakan negara-negara produsen kelapa sawit.

Menurut dia, pemerintah Ghana menyatakan kesediaan untuk bersama-sama menghadapi tantangan kampanye negatif terhadap produk sawit.

"Ghana menyampaikan siap untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam rangka menangani kampanye-kampanye negatif terhadap kelapa sawit," ujar Retno.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengajak Ghana untuk bergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), yakni asosiasi negara-negara produsen minyak kelapa sawit yang dibentuk atas prakarsa Indonesia.

"Pemerintah Ghana akan mempertimbangkan secara positif mengenai partisipasinya di CPOPC. Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan kelapa sawit Indonesia di Ghana, dan Ghana meminta agar Indonesia membantu pengembangan industri kelapa sawitnya," ucap Menlu RI.

Kampanye negatif terhadap minyak sawit terjadi di negara-negara Uni Eropa, di mana resolusi berjudul Palm Oil and Deforestation of the Rainforests (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) diajukan oleh Parlemen Eropa atas dasar tudingan bahwa pengembangan industri kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan cuaca.

Tindakan itu dinilai bertentangan dengan posisi Uni Eropa yang menganut prinsip perdagangan yang adil (fair trade). Selain itu, resolusi itu juga bertujuan akhir agar minyak sawit, yang produsen terbesarnya adalah Indonesia, tidak dimasukkan sebagai bahan baku program biodiesel Uni Eropa pada 2020.