"MPP ini sangat bagus. Kemarin saya ke Banyuwangi, bagus. Batam jauh lebih bagus lagi," kata Rini usai meninjau Mal Pelayanan Publi (MPP) Batam, Rabu.
Rini memuji cara MPP menyatukan pengurusan semua perizinan dalam satu ruangan besar, dan banyaknya instansi terlibat dalam penyelenggaraannya.
"Batam berbeda dengan tempat lain, ada BP dan Pemkot, menyatukan semua persoalan investor bisa terselesaikan dengan baik," kata dia merujuk pada keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Batam.
Dalam pengurusan perizinan, MPP Batam menerapkan transaksi nontunai. "Perizinan sudah betul-betul nontunai, transparansi, dari perbankan mendukung penuh ini," kata Rini.
Di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan sejak 2017 pemerintah mendorong pengintegrasian perizinan di daerah hingga pusat. Selain di Batam, MPP juga sudah ada di DKI Jakarta, Surabaya, Bali dan Banyuwangi.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik untuk tingkatkan daya saing global
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
