Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan rujuk yang dilakukannya dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) belum membahas masalah politik. "Pertemuan itu merupakan 'islah' sebagai sesama muslim dan warga `nadliyin` di mana setiap perbedaan haruslah diselesaikan dengan cara baik-baik," kata Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat. Atas inisiatifnya itu, kata Kalla, Gus Dur menyambut baik namun belum ada pembicaraan politik. Wapres yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) mengatakan, semua pihak termasuk partai politik berkewajiban menciptakan sistem pemerintahan yang kondusif tanpa gejolak berarti. "Bicara politik, kita tidak saja berbicara dengan PKB, PAN atau PPP tetapi semua pihak bagaimana menciptakan pemerintahan yang kondusif tanpa gejolak," tutur Jusuf Kalla. Ia menambahkan, gejolak politik biasanya berawal dari proses pemilihan, baik pemilihan presiden, kepala daerah maupun kepala desa. Karena itu, pemerintah ingin merumuskan sebuah sistem penyederhanaan partai hingga tidak melahirkan pemilu yang menimbulkan gejolak, salah satunya melalui pembatasan perolehan suara minimum dari tiga persen menjadi lima persen. Awal pekan silam, Jusuf Kalla mengemukakan, pembangunan bangsa harus dilakukan dengan landasan kebersamaan, persatuan, gotong-royong, serta musyawarah dan mufakat dalam demokrasi. Karena itu, koalisi kebangsaan hanya antara Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah bangsa menuju kemajuan. "Memang kalau hanya kuning (Golkar) dan merah (PDI-P) saja sebagai intinya itu ternyata tidak kuat. Harus banyak warna untuk bangsa ini agar kuat," ujar Wapres.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007