Jakarta (ANTARA News) - Perwakilan pedagang menemui Komisi IV DPR RI untuk mengadukan persoalan terkait komoditas bawang putih karena selama ini marak pemberitaan mengenai panen bawang putih lokal dan target swasembada tetapi selalu mendapat pasokan bawang impor.
"Sampai hari ini saya belum pernah menjual bawang putih lokal dan saya tidak pernah terima. Barangnya tidak ada, yang katanya panen itu mana buktinya kami itu butuh bukti bukan ngomong aja," kata pedagang dari Pasar Induk Kramatjati, Hajjah Khairul pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan perkumpulan pedagang bawang putih di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa.
Hajjah Khairul mengaku selalu mendapatkan kiriman bawang putih impor dan selama ini, menurut dia, pihaknya tidak pernah menjual bawang putih lokal.
Sampai saat ini, ujar dia, pedagang juga mengeluhkan minimnya pasokan, contohnya ia mengaku dijanjikan mendapatkan tujuh kontainer setiap pekannya. Kenyataannya, hanya satu hingga tiga kontainer yang datang kepadanya.
Sementara itu, pedagang bawang putih dari Pasar Induk Kemang Bogor, Suparta mengatakan meskipun kekurangan pasokan barang, ia tetap tidak bisa menaikkan harga karena bila melakukannya dapat dicap pedagang bermasalah.
"Kalau kita jual tinggi takutnya jadi gimana gitu kan seperti tahun kemarin jual tinggi dikira penjualnya tidak benar," kata Suparta.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan akan memanggil lembaga terkait seperti Kementerian PertanianKementerian Perdagangan, Satuan Tugas Pangan Polri dan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Viva juga mendesak Satgas Pangan Polri mengusut tuntas tata niaga bawang putih, terlebih BPK menemukan sembilan kejanggalan niaga pangan.
Politikus PAN itu juga menyayangkan bahwa pedagang tidak menerima pasokan bawang putih lokal sehingga menjual bawang putih impor di pasaran.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendesak Pemerintah untuk membongkar kartel bawang putih yang diduga menjadi salah satu penyebab naiknya harga bawang putih di pasaran.
"Saya mendapat informasi, adanya 13 importir bawang putih yang sekarang menguasai pasaran dan mereka adapat mengatur harga bawang putih di pasaran," kata Fadli Zon, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (4/4).
Menurut Fadli Zon, adanya kartel bawang putih dapat menyakiti hati rakyat, di antara ketidakstabilan harga bahan pangan impor.
Baca juga: Pelanggaran wajib tanam bawang putih diminta diusut
Baca juga: Kementan minta importir segera pasok bawang putih
Baca juga: Kemendag dorong Kementan genjot produksi bawang putih
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018