Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, dia juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencermati secara serius dampak lingkungan yang mungkin terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai akibat dari tumpahan minyak itu.
Setelah pekan lalu tumpahan minyak terjadi di sekitar Teluk Balikpapan, Kalimanmtan Timur, menurut dia, kini hal serupa kabarnya juga ditemukan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (8/4).
"Kami melihat penanganan tumpahan minyak dilakukan dengan manual dan cenderung lambat," kata anggota Fraksi PKS DPR itu.
Di Indonesia, ada beberapa perusahaan yang khusus berkiprah soal penanggulangan tumpahan minyak di laut dan di darat.
Dia menambahkan, dalam menangani tumpahan minyak di lepas pantai sudah sepantasnya ada prosedur operasi standar yang harus ditempuh, mulai dari penanganan tumpahan hingga rehabilitasi kawasan tercemar.
Seluruh proses itu akan sangat bergantung terhadap kemampuan dan kedispilinan dalam menjalankan seluruh mekanisme tersebut.
Dia menilai proses penanganan tumpahan minyak di Balikpapan masih secara cara manual dan melibatkan masyarakat awam, padahal sangat mungkin jika tidak hati-hati, bisa berdampak buruk.
Dia juga meminta Kementerian LHK untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelaku yang telah terbukti melakukan pencemaran sesuai UU Nomor 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Terlebih lagi, lanjutnya, apabila tumpahan minyak termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3). Pasal 88 UU Nomor 32/2009 tersebut menyatakan setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
"Kami khawatir jika tanpa penanganan yang komprehensif dan tuntas, dampaknya pada laut bisa sampai berbulan-bulan dan sangat berbahaya bagi kelangsungan ekosistem yang ada," kata Munawar.
Lebih khusus anggota DPR asal Jawa Timur ini meminta Kementerian ESDM segera melakukan inventarisasi dan memetakan dengan jelas potensi kejadian yang sama terulang kembali.
Selain itu, katanya, perlu usaha yang lebih serius dalam melakukan peningkatan sistem deteksi dini seketika dan akurat.
Pewarta: Arief Mujayatno
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
