"Saya juga akan mengingatkan kepada ibu-ibu PKK tidak boleh berpolitik jadi murni di kegiatan PKK," kata Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Seluruh Indonesia Tahun 2018 di Hotel Sultan Jakarta, Selasa.
Ibu Negara yang juga Penasehat Tim Penggerak PKK itu bahkan memberikan peringatan lebih jauh jika ada anggota PKK yang melanggar ia meminta kepada Ketua Umum Tim Penggerak PKK Erni Guntarti Tjahjo Kumolo untuk menjelaskan sanksi sesuai aturannya.
Ia menegaskan, seluruh kegiatan dalam PKK harus murni sesuai dengan kelompok kerja dan tidak boleh ada kampanye apapun di dalamnya.
"Jadi ibu-ibu dalam kegiatan murni di kegiatan sesuai kelompok kerja 1, 2, 3, 4, tidak ada istilah woro-woro pilih si A, si B, enggak boleh karena itu sangat ketat sekali (aturannya)," katanya.
Menurut Iriana, meskipun suami-suami anggota PKK terjun ke dunia politik bukan berarti para istrinya menjadikan PKK sebagai ajang untuk berpolitik.
"Biarpun suaminya berpolitik tapi di PKK tidak boleh berpolitik," katanya.
Pada kesempatan itu, hadir ribuan ketua dan anggota Tim Penggerak PKK dari seluruh Indonesia, sementara Ibu Negara didampingi oleh Istri Wapres Hj Mufidah Kalla dan Ketua Umum TP PKK Erni Tjahjo Kumolo yang juga Ketua Umum Oase Kabinet Kerja.
Iriana yang mengaku pernah menjadi Ketua TP PKK tingkat kota dan tingkat provinsi mengaku terkenang masa lalu ketika melihat ibu-ibu mengenakan seragam PKK.
"Alhamdulillah di sini saya mengenang masa lalu karena saya juga pernah menjadi ketua PKK kota dan provinsi, tadi saya melihat seragam ibu-ibu PKK jadi ingat," katanya.
Ibu Negara juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan sejumlah kader PKK yang hadir di tempat itu.
Baca juga: Ibu Negara lakukan kunjungan kerja ke Maumere
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2018
