Presiden desak menteri yang belum lapor soal aturan penghambat investasi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta laporan para menteri terkait upaya penghapusan berbagai aturan yang menghambat investasi dan ekspor.

"Saya nanti mau minta laporan setiap kementerian sudah berapa regulasi, peraturan, izin-izin yang sudah dipotong. Saya baru dapat dua menteri, ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Pertanian, yang lain belum," kata Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin.

Sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja membahas dua hal yaitu mengenai ketersediaan anggaran untuk pagu indikatif 2019 dan prioritas nasional tahun 2019.

Menurut Presiden Joko Widodo, APBN 2019 akan berfokus kepada pembangunan Sumber Daya Manusia, setelah dalam 3,5 tahun awal pemerintahannya fokus kepada investasi infrastruktur.

"Kemudian untuk menggerakkan ekonomi kita di luar APBN agar bisa tumbuh secara berkualitas, sekali lagi kuncinya ada di investasi dan ekspor," ungkap Presiden.

Ia pun meminta para menteri dapat membuat mata anggaran yang meningkatkan daya saing Indonesia.

"Oleh sebab itu saya selaku berpesan agar setiap kementerian dan lembaga yang terkait investasi dan ekspor agar fokus memperbaiki iklim usaha dan fokus memperbaiki daya saing kita," tambah Presiden.

Tidak ketinggalan Presiden juga berpesan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam membuat anggaran.

"Hilangkan ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kepala lembaga, kebijakan atau program yang bersifat lintas lembaga/kementerian maupun terkait daerah harus dibicarakan bersama, dikoordinasikan bersama sehingga keluarnya dalam bentuk kebijakan yang sudah solid dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara," tegas Presiden.