Ponsel tidak boleh dibawa ke kelas UN

Padang (ANTARA News) - Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan panitia dan pengawas ujian nasional (UN) harus tegas menerapkan larangan membawa telepon seluler (ponsel) bagi peserta ujian ke dalam kelas sebagai komitmen penegakan aturan.

"Berdasarkan temuan pada UN tingkat SMK minggu lalu, masih dijumpai ada siswa yang membawa ponsel ke dalam kelas, padahal itu dilarang, meski tidak digunakan tetap saja melanggar aturan," kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar, Adel Wahidi di Padang, Senin.

Menurut dia, kendati ponsel tidak digunakan, pengawas harus mengecek dan memastikan tidak ada peserta yang membawa telepon genggam ke dalam kelas.

"Mari bersama-sama komitmen menegakan aturan agar UN berjalan dengan transparan," tambahnya.

Terkait dengan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ia menilai metode tersebut cukup efektif mencegah terjadinya kecurangan seperti beredarnya kunci jawaban.

"Dari temuan kami semua berjalan aman dan lancar, tidak ada lagi ditemukan kunci jawaban," lanjutnya.

Akan tetapi ia mengingatkan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer jangan sampai dipaksa dan harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah.

"Jangan sampai karena ingin UNBK jadi celah untuk melakukan pungutan tidak resmi guna membeli komputer dan peralatan penunjang lainnya," kata dia.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman menyampaikan sebanyak 40.232 siswa SMA dan Madrasah Aliyah dari 262 sekolah mengikuti ujian nasional berbasis komputer.

"Namun masih ada tujuh kabupaten dan kota yang harus menjalankan Ujian Nasional Berbasis Pensil (UNBP) dengan jumlah peserta mencapai 6.542 orang y tersebar di 54 sekolah, kendala utama yang membuat belum meratanya pelaksanaan UNBK adalah akses internet belum ada," jelasnya.

Ia menyebutkan beberapa daerah yang masih menjalankan UNBP adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, dan Pasaman Barat.

Beberapa SMA di Padang juga masih menjalankan UNBP karena minimnya fasilitas komputer.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar mengupayakan seluruh daerah tersebut bisa tersentuh internet pada 2019.