Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak keberatan jika ada kelompok Islam berhaluan transnasional yang ingin mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, namun harus ditolak bila mereka ingin mendirikan pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah). "Kalau berdakwah, boleh saja, silakan. Tapi kalau mau (mendirikan) Khilafah Islamiyah, tidak boleh," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, Kamis. Bagi NU, kata Hasyim, Islam tak perlu diformalkan dalam bentuk sebuah pemerintahan. Sepanjang substansi atau ajaran dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Islam bisa terwujud, maka pemerintahan Islam merupakan sesuatu yang sia-sia. Selain itu, katanya, ide dan gagasan pendirian pemerintahan Islam tersebut tidak berasal dari tradisi dan budaya yang tumbuh serta berkembang di Indonesia sendiri. "Sehingga tidak akan sesuai jika dipaksakan untuk diterapkan. Besar kemungkinan akan terjadi konflik," kata presiden Konferensi Dunia Agama-agama untuk Perdamaian (WCRP) tersebut. Dikatakannya, ide pendirian pemerintahan Islam, sebagaimana yang diperjuangkan salah satu kelompok Islam di Indonesia, sudah tak `laku` di negeri asalnya, di Timur Tengah. Di sana, tambah Sekretaris Jenderal Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (ICIS) itu, kelompok pengusung ide Khilafah Islamiyah dilarang karena dianggap mengancam kekuasaan negara yang berdaulat Tak hanya itu, tambah doktor kehormatan bidang Peradaban Islam tersebut, antar kelompok sesama pengikut ide pemerintahan Islam pun terjadi konflik. "Anehnya, kenapa ada kelompok-kelompok dari bangsa ini yang menjadi agen gerakan transnasional yang ingin Khilafah Islamiyah itu?" katanya. Hasyim mengingatkan, gerakan politik yang berhaluan transnasional tak hanya terdapat pada kelompok Islam, namun juga terdapat pada kelompok agama lain. "Gerakan apapun dan dari mana datangnya, yang berhaluan transnasional, sama-sama berbahayanya bagi keutuhan NKRI, termasuk gerakan transnasional yang dibentuk Amerika Serikat," katanya. Orang Indonesia, kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu, tidak semestinya mengusung ideologi atau gerakan yang bersifat transnasional, apalagi berusaha memaksakan hal itu berlaku di Indonesia. "Jadi, semuanya harus indonesiawi," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
