"Bagaimana kita mau akselerasi pembangunan di sini (NTT) kalau masalah verivali data kemiskinan saja belum selesai, ini harus tuntas dulu," kata Menteri Sosial Idrus Marham di Kupang, Jumat.
Ia mengatakan hal itu dalam pertemuan bersama dengan pihak Dinas Sosial dari provinsi dan 22 kabupaten/kota seluruh NTT.
Menurutnya, pendataan warga yang tergolong pada garis kemiskinan di setiap daerah di NTT harus dituntaskan melalui dinas sosial di provinsi maupun kabupaten/kota.
Masalah kemiskinan di provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa itu, lanjutnya, tidak akan tuntas jika proses verivali data kemiskinan untuk pemutakhiran, perbaikan, dan penyempurnaan belum dilakukan di setiap daerah.
"Ini masalahnya, padahal data ini merupakan kunci utamanya," katanya.
Menurutnya, jika data kemiskinan bisa dituntaskan secara baik maka dipastikan semua masyarkat di NTT yang tergolong pada garis kemiskinan akan diatasi secara keseluruhan.
Data yang valid terkait kemiskinan, lanjutnya, akan memudahkan pemerintah pusat menyalurkan bantuan melalui berbagai instrumen seperti Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya.
"Dalam kunjungan saya ke Kabupaten Belu sebelumnya, ada seorang warga juga yang bertanya masalah bagaimana pemerintah pusat memberikan bantuan dengan instrumen yang ada, tapi saya katakan bagaimana ini bisa dilakukan kalau data-data di daerah tidak dituntaskan," katanya.
Untuk itu, ia meminta setiap dinas sosial di daerah setempat agar menyelesaikan persoalan data kemiskinan secara baik, akurat, dan valid.
"Karena pekerjaan ini menentukan masa depan NTT, karena kita tidak ingin NTT selalu diidentikkan dengan kemiskinan terus, untuk itu kita mulai dari penyempurnaan data ini," katanya.
Menteri juga meminta komitmen semua pihak dinas terkait di daerah untuk menuntaskan persoalan tersebut dan menetapkan target penyelesaian dalam melakukan verivali data kemiskinan di setiap daerah.
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
