Banda Aceh (ANTARA News) - Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Louise Arbour mengharapkan agar kaum perempuan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diberi kesempatan untuk berperan dalam pemerintahan. "Pasca konflik dan tsunami ini masa dimana peluang sangat besar bagi perempuan Aceh untuk berperan dalam pemerintahan," katanya saat diterima Sekretaris Daerah (Sekda) NAD, Husni Bahri TOB, di Ruang Khusus Tamu Penting (Very Important Person/VIP) Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Kamis. Louise Arbour yang berkunjung ke Aceh membawa amanat badan dunia PBB untuk memantau bantuan yang diberikan negara-negara lain kepada korban tsunami di NAD. Pesawat Garuda yang membawanya beserta rombongan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, mendarat di Bandara SIM tepat pukul 09.00 WIB. Utusan PBB itu merasa yakin bahwa perempuan punya sesuatu yang unik dan pemikirannya dapat disumbangkan dalam pemerintahan, terlebih lagi dalam Undang-undang No.11/2007 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menetapkan kuota perempuan sebesar 30 persen duduk di legislatif. "Saya harap model seperti di Aceh ini, porsi perempuan dalam pemerintahan lebih besar dan harus ditiru oleh PBB karena porsi perempuan di PBB sendiri tidak besar," katanya. Dalam kunjungan sehari tersebut, utusan PBB itu juga mengunjungi barak hunian sementara (huntara) Lhong Raya Banda Aceh untuk melihat kondisi pengungsi korban tsunami yang masih tinggal di sana. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
