Ratusan mahasiswa Sumbar tuntut ketersediaan BBM bersubsidi

Padang (ANTARA News) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliasi BEM Sumatera Barat menuntut ketersediaan bahan bakar bersubsidi seperti premium dan biosolar di provinsi itu dalam unjuk rasa yang digelar di Kantor Gubernur Sumater Barat, Rabu.

"Ada tiga tuntutan yang kami ajukan yakni ketersediaan bahan bakar bersubsidi, mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM bersubsidi dan turunkan pajak bahan bakar kendaraan, atau tetap lima persen," kata Koordinator Pusat aksi Faizil Putra selepas orasi di Padang, Rabu

Ia mengatakan unjuk rasa ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Sumatera Barat sehingga masyarakat harus membeli bahan bakar nonsubsidi dengan harga lebih mahal.

"Kami meminta agar pemerintah mengawasi dan menjaga ketersediaan bahan bakar bersubsidi bagi masyarakat Sumbar. Selain itu kami minta agar seluruh pihak melakukan pengawasan agar BBM tepat sasaran dalam pemanfaatannya," ujarnya.

Unjuk rasa kenaikan harga bahan bakar minyak itu diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian karena mahasiswa ingin merangsek masuk ke dalam Kantor Gubernur.

Sementara perwakilan mahasiswa diterima oleh Kepala Kesbangpol Sumatera Barat Nazwir karena gubernur menghadiri sidang paripurna di DPRD Sumatera Barat.

Faizil Putra mengatakan hasil pertemuan dengan gubernur yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir ada dua kesepakatan yang dicapai yakni pengusulan penambahan kuota bahan bakar penugasan kepada pemerintah pusat.

Kemudian pemerintah berjanji melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan bakar bersubsidi di wilayah Sumbar.

"Kami akan kawal kesepakatan ini dalam dua puluh hari, apabila tidak berjalan kami akan kembali melakukan aksi," ujar dia.

Terkait pajak bahan bakar non subsidi yang akan naik dari lima persen ke 7,5 persen, pemerintah masih harus melakukan kajian karena ini telah disahkan. Namun pihaknya berharap agar pajak ini tetap.

"Pemerintah beralasan dengan kenaikan pajak ini akan memperkuat kas daerah yang mengalami defisit, dengan kenaikan pajak akan membuat kas daerah surplus," kata dia.

Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir mengatakan tuntutan dari mahasiswa telah diterima dan selanjutnya kan ditindaklanjuti kepada pimpinan.

"Terkait kuota bahan bakar itu kewenangan pemerintah pusat, kami hanya dapat mengusulkan saja," kata dia.

Kabag Ops Polresta Padang Kompol Ediwarman menurunkan sebanyak 130 personel untuk mengamankan unjuk rasa kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipusatkan di Kantor Gubernur Sumatera Barat.