Presiden perintahkan penegak hukum jaga peredaran garam impor

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penegak hukum untuk menjaga agar garam impor tidak merembes ke pasar umum sehingga menganggu harga garam rakyat.

"Sudah saya perintahkan aparat agar garam industri tidak merembes ke pasar," kata Presiden usai acara pembukaan Industrial Summit 2018 dan peluncuran "Making Indonesia 4.0" di Jakarta, Rabu.

Kepala Negara juga berharap semua pihak untuk mengerti bahwa industri nasional sangat membutuhkan garam yang kualitasnya berbeda dari yang dihasilkan petani garam dalam negeri.

"Segmennya berbeda, kualitasnya berbeda, pasarnya berbeda dan kalau kita tidak impor garam itu industrinya berhenti, meskipun hanya kebutuhannya 2 persen tapi itu kunci kayak mobil bannya ngak ada kan nggak jadi mobil," katanya.

Presiden mengungkapkan bahwa garam industri dibutuhkan oleh industri produsen kaca, makanan minuman, tekstil, pulp, farmasi dan lainnya.

Tolong dibedakan garam industri dan garam rakyat. Saya pantau terus, harga garam di Madura, di NTT (Nusa Tenggara Timur), Aceh, menurut saya masih pada harga yang baik," katanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Presiden memanggil empat menterinya membicarkan impor garam untuk industri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/4). Mereka adalah
Menko Perekonomian Darmin Nasutio, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kelauatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Perindutrian Pak Airlangga Hartarto.