Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi terkait terpilihnya Anwar Usman dan Aswanto sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru.
"Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru. Diharapkan ada semangat yang jauh lebih kuat untuk pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Febri menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka tentu penyelenggara negara baru wajib melaporkan kekayaannya.
"KPK akan menerima pelaporan tersebut. Agar lebih mudah, pelaporan juga dapat dilakukan melalui e-LHKPN. Jika membutuhkan petunjuk dalam pengisian dapat kami bantu," ucap Febri.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Anwar Usman mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua MK periode 2018 - 2020 dalam Sidang Pleno Khusus terbuka.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," sumpah Anwar di Gedung MK, Senin.
Anwar disumpah sebagai Ketua MK menggantikan Arief Hidayat yang telah mengakhiri jabatannya sebagai Ketua MK pada 27 Maret 2018.
Selain Anwar Usman, Hakim Konstitusi Aswanto juga mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua MK terpilih yang sebelumnya dijabat oleh Anwar Usman.
Pengucapan sumpah jabatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Wiranto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mantan hakim konstitusi Hamdan Zoelva, Maruarar Siahaan, dan beberapa pejabat negara lain, serta duta besar negara tetangga.
Baik Anwar Usman dan Aswanto terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK melalui proses pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim Konstitusi (RPH) terbuka.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018