Indonesia perlu punya hotel untuk haji sendiri di Arab Saudi

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia perlu memiliki hotel sendiri di Arab Saudi yang dapat digunakan untuk jamaah haji dan umrah, apalagi jumlah jamaah haji dari Indonesia merupakan yang terbanyak di seluruh dunia.

"Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia dan juga mempunyai kuota haji terbesar saat ini, harus mempunyai kebanggaan nasional yang mampu memberikan keuntungan bagi calon jamaah dan juga mengangkat nama bangsa," kata Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut Achmad Mustawim, dengan mempunyai hotel sendiri akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Politisi PPP itu juga mengingatkan bahwa jamaah umrah tahun lalu telah menembus 1 juta orang (di luar jamaah haji) sehingga dengan aset hotel juga dinilai bakal memberikan keuntungan bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Keuntungan tersebut, lanjutnya, pada akhirnya bisa digunakan untuk menyubsidi calon haji sehingga juga tidak memberikan beban biaya bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah di Tanah Suci.

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (13/3), mengatakan investasi dana haji di Arab Saudi akan menguntungkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh jamaah haji asal Indonesia.

"Karena perkembangan haji itu semakin tinggi dan perkembangan umrah juga hampir sejuta dalam setahun, maka kalau Indonesia, melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), berinvestasi di Saudi itu bisa menguntungkan karena sudah bisa dipakai setahun," kata Wapres Jusuf Kalla.

Wapres menjelaskan rencana bentuk investasi Pemerintah Indonesia di Arab Saudi bisa digunakan untuk tempat penginapan bagi jamaah haji.

Apabila dahulu pemakaian hotel di Mekkah hanya tiga bulan pada masa haji dan umrah, maka dengan adanya investasi tersebut jemaah asal Indonesia bisa memakai fasilitas itu selama satu tahun.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI menekankan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), harus disertai peningkatan pelayanan bagi para jamaah haji oleh penyelenggara.

"Pelayanan harus menjadi prioritas utama, sehingga kenaikan itu menjadi penyemangat untuk sama-sama meningkatkan ibadah haji, dan pada gilirannya angka kepuasan jemaah meningkat," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi.

Menurut politisi PKS itu, kenaikan BPIH sebesar Rp345 ribu dibandingkan biaya tahun lalu itu sangat realistis terkait dengan kenaikan harga di Arab Saudi.

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menginginkan dampak efisiensi di segi transportasi jangan sampai mengurangi pelayanan ibadah haji.

"Justru perlindungan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi jemaah yang berisiko tinggi," kata politisi PDIP itu.