Perry Warjiyo jamin hubungan BI-OJK makin mesra

Jakarta (ANTARA News) - Calon Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjamin koordinasi Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan akan makin mesra pada era kepemimpinannya.

Perry membantah terdapat perbedaan pandangan antara BI dan OJK terhadap wewenang masing-masing dalam mengawasi aspek makroprudensial dan mikroprudensial sektor keuangan.

"BI sudah bicara dengan OJK. BI fokus ke makroprudensial yang ditimbulkan sektor perbankan. OJK dari mikroprudensial ke indvidu kemudian ke industri perbankan. Untuk saling melengkapi kita akan semakin meningkatkan kerja sama," kata Perry dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu.

Perry mengakui selama ini memang kerap timbul diskursus antara regulator.

Namun, ke depannya, dirinya berjanji lebih intensif berkoordinasi dan bersama-sama membangun sektor keuangan yang belum tergali dengan baik, seperti keuangan syariah dan peningkatan tingkat inklusi keuangan.

"Dalam pengawasan, sering menjadi gesek. Tapi kalau bisa bersandar itu akan makin baik," ujar Perry yang masih menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sejak 2013.

Begitu juga dengan Kementerian Keuangan, Perry menjamin akan meningkatkan koordinasi dengan Bendahara Negara itu agar bauran kebijakan moneter dan fiskal lebih efektif.

Peningkatan koordinasi dengan OJK dan Kemenkeu, merupakan bagian dari tujuh kebijakan strategis yang akan dilakukan Perry Warjiyo selama lima tahun ke depan, jika dirinya menjadi Gubernur BI.

Tema besar kebijakan Perry adalah mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mejaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.

Secara lengkap tujuh kebijakan itu adalah memperkuat efektivitas kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan perbankan, dan pendalaman pasar keuangan, khususnya pembiayaan infrastruktur.

Selain itu, pengembangan sistem pembayaran untuk ekonomi keuangan digital, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, penguatan koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan DPR, serta penguatan organisasi dan sumber daya manusia.