Jakarta (ANTARA News) - Bank Dunia memuji langkah perbaikan yang dilakukan Indonesia untuk memperbaiki sistem tata kelola (governance) pemerintah, meski hasil yang dicapai dirasakan belum signifikan, demikian menurut Laporan Bank Dunia bertajuk "Governance Matters, 2007: Worldwide Governance Indicators 1996-2006" dalam situs resmi mereka, Rabu. "Laporan ini merupakan kumpulan data mengenai tata kelola pemerintahan Indonesia yang paling komprehensif yang tersedia saat ini, dan temuannya sangatlah menggembirakan," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim von Amsberg. "Tren jangka menengah yang positif menunjukkan bahwa komitmen Indonesia terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi telah memberikan hasil," katanya. Namun, tambahnya, perbedaan yang signifikan mustahil terjadi dalam waktu singkat, apalagi terkait dengan upaya jangka panjang dalam pemberantasan korupsi. Laporan itu mengamati perbaikan tata kelola pemerintahan pada 1996-2006 dalam enam aspek, yaitu keterwakilan dan akuntabilitas, stabilitas politik, efektifitas pemerintahan, kualitas peraturan, peraturan perundangan, serta kontrol atas tindak pidana korupsi. Indonesia, berdasarkan laporan ini, mencapai kemajuan yang mencengangkan pada aspek keterwakilan dan akuntabilitas hingga jauh lebih baik dibandingkan negara-negara Asia Timur lainnya. Bahkan pada aspek yang lambat perbaikannya, yaitu peraturan perundangan, tren positif terus terjadi dalam lima tahun terakhir Data pendukung laporan itu diambil dari kalangan pemerintah, masyarakat sipil, kalangan internasional, sektor swasta dan survei-survei dengan memperhitungkan margin kesalahan. Dari sisi patokan global dan perbandingannya dengan Indonesia, Indonesia telah melakukan perbaikan secara keseluruhan pada seluruh dimensi tata kelola pemerintahan, meski tidak terlalu signifikan pada 2005-2006. Tren positif dalam beberapa tahun terakhir tampak pada aspek efektivitas pemerintahan dan kontrol atas tindak pidana korupsi dimana tingkat perbaikan Indonesia berada pada kisaran 75 persen, dan dimensi keterwakilan dan akuntabilitas membaik 90 persen pada periode 1998-2006. Pada periode jangka pendek 2002-2006, Indonesia mencatat perbaikan yang kurang menggembirakan pada aspek stabilitas politik dan penghentian kekerasan, peraturan perundangan, dan kontrol atas korupsi, yang artinya banyak hal yang mesti dilakukan untuk memperbaikinya. "Beberapa waktu lalu, Bank Dunia melakukan serangkaian konsultasi di Indonesia dan negara-negara lain di dunia tentang bagaimana Bank Dunia mengukur dukungan negara partner mereka untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengentasan korupsi," demikian Joachim. (*)
Copyright © ANTARA 2007
