"Selama 2017 terus dibahas soal NDRC ini antara kami dari pemain, klub dan federasi. Kemungkinan itu akan diuji-cobakan pertengahan musim 2018 dan saat ini kami sedang sosialisasikan ke klub Liga 1 dan 2," kata pejabat legal APPI Riza Hufaida di Jakarta, Selasa malam.
NDRC di Indonesia sudah dimulai sejak Februari 2017 yang ditandai dengan kedatangan perwakilan FIFA, Federasi Pesepak Bola Profesional Internasional (FIFPro) dan Asosiasi Klub Eropa (ECA) ke Tanah Air.
FIFA menjadikan Indonesia sebagai satu dari empat negara yang dijadikan proyek percontohan NDRC dan memberikan bantuan dana sebesar 40 ribu dolar AS untuk membentuk badan tersebut.
Di Asia hanya ada dua negara yang ditunjuk oleh FIFA membentuk NDRC, yaitu Indonesia dan Malaysia.
NDRC adalah lembaga yang bertindak berdasarkan aduan. Bentuk badan ini layaknya pengadilan arbitrase tetapi khusus sepak bola dan bersifat independen meski berada dalam naungan PSSI.
Ada tiga substansi sengketa yang dapat diselesaikan di badan ini. Pertama terkait kontrak pemain di klub.
Kedua kompensasi latihan (training compensation) atau kompensasi yang diberikan klub ketika mengikat kontrak pemain secara profesional kepada klub di mana pesepak bola dilatih saat masih berstatus amatir pada usia muda.
Ketiga, kompensasi solidaritas, yaitu mekanisme penghargaan transfer antarklub.
"Tak bisa dipungkiri, NDRC bisa memberikan kepastian hukum, terutama bagi pemain asing di mana mereka selama ini menyelesaikan masalah termasuk soal kontrak, langsung ke FIFA dan butuh waktu yang cukup lama sekitar 1-2 tahun," kata dia.
"Namun tetap masih ada yang harus dibicarakan lebih lanjut, arbiter dalam badan tersebut haruslah jelas, dan harus mewakili setiap aspek yakni pemain, klub dan federasi ini harus jadi perhatian semua pihak," ujar Riza menambahkan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
