Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menganggarkan Rp1,4 triliun dalam APBN-Perubahan 2007 untuk menambah modal kerja Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan diperhitungkan sebagai bagian penyertaan modal negara (PMN) di BUMN bidang penjaminan pembiayaan itu."PMN ke Askrindo bukan sebagai bail out (penyelematan-red) dari kinerja yang rendah, tapi lebih dikarenakan volume kerja Askrindo ingin ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan peranannya dalam memberi jaminan kredit-kredit yang disalurkan pada UKM," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR RI saat menyampaikan keterangan pemerintah tentang perubahan UU APBN 2007 di Gedung DPR, Selasa malam. Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana sebagai bagian dari suntikan pemerintah kepada Askrindo. "Kita tunggu pemerintah. Kita sudah siap (dengan dana kita-red)," kata Miranda. Sedangkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, mengatakan bahwa PMN itu mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja Askrindo mengingat selama ini UKM kesulitan memperoleh pendanaan, terutama dari perbankan, karena tidak adanya jaminan, meski selama ini kredit bermasalah (NPL) UKM tergolong rendah. "Itu kan juga masuk sebagai bagian dari paket kebijakan sektor UKM," jelasnya. Pada akhir 2006, total aktiva Askrindo mencapai Rp907,225 miliar dengan kewajiban yang mencapai Rp55,209 miliar. Laba bersih Askrindo pada 2006 mencapai Rp87,310 miliar atau naik 11,14 persen dari laba tahun sebelumnya Rp78,556 miliar.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
