Pemerintah targetkan 2019 tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen

Jakarta (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan tingkat kemiskinan tahun 2019 bisa berada di kisaran 8,5 sampai 9,5 persen, lebih rendah dibandingkan target 9,5 sampai 10 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

"Tingkat kemiskinan pada 2019 ditargetkan 8,5-9,5 persen. Jadi artinya tahun ini tingkat kemiskinan harus bisa di bawah 10 persen atau "single digit". Kita belum pernah single digit sejak berdirinya negara ini," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ketika menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di depan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Selasa.

Tingkat kemiskinan pada September 2014 secara persentase 10,96 persen atau meliputi 27,7 juta penduduk miskin. Angka itu pada September 2017 turun menjadi 10,12 persen, mencakup 26,58 juta penduduk.

"Jadi memang dalam tempo tiga tahun paling tidak kita bisa mengurangi satu juta jiwa penduduk miskin. Namun, meskipun persentase makin kecil 10,12 persen tapi dari segi jumlah penduduk masih besar 26,58 juta jiwa. Kita tidak bisa berpuas diri karena ini jumlah yang sangat besar," kata Bambang.

Bambang menuturkan jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini bahkan lebih banyak dibandingkan jumlah total penduduk di beberapa negara di dunia. Ia mencontohkan total jumlah penduduk Australia hanya 23 juta, masih di bawah jumlah penduduk miskin di Indonesia yang sampai 26,58 juta orang.

"Jadi artinya masih banyak pekerjaan kita untuk mengurangi tingkat kemiskinan," ujarnya.

Warga beraktivitas di permukiman kumuh, di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (4/1/2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin Ibu Kota mengalami peningkatan sebanyak 7.290 jiwa, dari 385.840 jiwa pada September 2016 menjadi 393.130 jiwa pada September 2017. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Bappenas juga menargetkan tingkat ketimpangan bisa turun menjadi 0,38 sampai 0,39 pada 2019, sedikit lebih tinggi dibandingkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sebesar 0,36 persen yang ditetapkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Bambang menambahkan tingkat ketimpangan cenderung menurun dari yang sebelumnya di atas 0,4 menjadi 0,391 pada 2017.

"Kenapa 0,4 penting, karena secara konsep kalau koefisien gini 0,4 sudah perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang tentunya tidak diinginkan. Tapi paling tidak dengan perbaikan terus-menerus, koefisien gini saat ini di 0,391 dan kita harapkan terus membaik," ujar Bambang.