Kementan deregulasi 141 aturan untuk tarik investor

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertanian hingga saat ini telah melakukan deregulasi terhadap 141 aturan yang dinilai menghambat investor di bidang pertanian masuk ke dalam negeri.

Selain itu, sebanyak 50 aturan lainnya juga tengah dalam proses deregulasi, demikian disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di sela-sela pelantikan pejabat eselon I Kementan di Jakarta, Senin.

"Jadi nantinya akan ada sebanyak 191 aturan yang menghambat investasi kami deregulasi agar menarik minat investor," ujarnya.

Kemudahan investasi, menurut Amran, bisa meningkatkan ekspor. Ia mengklaim, investasi di sektor perkebunan dan peternakan saat ini telah mengalami peningkatan.

Menteri menyatakan, pada 2013 investasi dan ekspor di sektor pertanian mencapai Rp23 triliun, oleh karena itu dengan adanya deregulasi diharapkan dapat meningkat dua kali lipat atau Rp46 triliun.

Menurut dia, kebijakan pemerintah untuk melakukan deregulasi aturan yang menghambat investasi tersebut sebagai jawaban terhadap keluhan yang disampaikan investor selama ini.

"Calon-calon investor menyampaikan keluhan-keluhan agar kita (pemerintah) segera mencabut regulasi yang menghambat mereka," katanya.

Selain mencabut sejumlah regulasi, tambahnya, ada sebanyak 15 regulasi yang disederhanakan sehingga menjadi satu regulasi.

Terkait bentuk regulasi tersebut, Amran menyatakan, nantinya berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), sedangkan untuk regulasi yang berhubungan dengan kementerian lain telah dilakukan koordinasi bersama.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut Mentan Amran Sulaiman melantik dua pejabat eselon Iyakni Syukur Iwantoro sebagai Sekretaris Jenderal Kementan dan Suwandi sebagai Dirjen Hortikultura, serta seorang staf ahli yakni Hari Priyono sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian.

Sebelumnya Syukur Iwantoro menjabat sebagai Staf Ahli Menteri sedangkan Hari Priyono sebagai Sekjen Kementan, sedangkan Suwandi merupakan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementan.

Menteri berharap pelantikan ini bisa mendorong produksi hortikulturan nasional membaik sehingga harga di tingkat konsumen bisa lebih stabil dan tidak memberatkan masyarakat.

"Kalau bisa nilai ekspornya juga ditingkatkan," katanya saat sambutan pelantikan di Auditorium Kementerian Pertanian.