KKP raih penghargaan dari OpenGov Asia

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih penghargaan "OpenGov Recognition Awards" dalam acara Forum Kepemimpinan Indonesia Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh lembaga OpenGov Asia.

Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat KKP untuk semakin maju, semakin cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja yang mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih baik.

OpenGov merupakan media platform digital yang memiliki perhatian pada bidang pemerintahan di kawasan di kawasan Asia Pasifik khususnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) antar pemerintah yang berkontribusi membantu sistem pemerintahan menjadi lebih efisien, tangkas, transparan dan aman.

Group Managing Director and Editor in Chief OpenGov Asia, Mohit Sagar mengemukakan bahwa KKP dinilai telah berhasil dalam memanfaatkan TIK dan menciptakan inovasi-inovasi khususnya bagi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.

Selain unggul dalam pemanfaatan TIK, KKP juga dinilai mampu mengembangkan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dengan kementerian atau lembaga lainnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperkenalkan konsep susinisasi yang telah diterapkannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan diharapkan bisa menyebar ke lembaga lainnya.

"Susinisasi itu poin yang simpel," kata Menteri Susi dalam acara bedah buku "Laut Masa Depan Bangsa" di kantor KKP, Jakarta, Rabu (28/2).

Menurut Susi, konsep tersebut ditemukan setelah dirinya merasa pusing melihat sejumlah kata seperti penguatan, pemberdayaan, dan harmonisasi dalam berbagai program yang ada di dalam perumusan penganggaran kementerian tersebut.

Karena itu, ujar dia, susinisasi merupakan penyederhanaan nomenklatur anggaran sehingga lebih mudah dipahami, sehingga dilarang menggunakan kata bersayap yang tidak jelas dan rancu.

Berdasarkan buku "Laut Masa Depan Bangsa", poin-poin kebijakan anggaran KKP lainnya di bawah Menteri Susi adalah porsi 80 persen anggaran untuk kepentingan pemangku kepentingan seperti nelayan dan pelaku ekonomi perikanan lainnya, sisanya barulah sebanyak 20 persen yang digunakan untuk anggaran rutin KKP.

Poin lainnya adalah memangkas anggaran seperti biaya dinas dan rapat di luar kantor, memperbaiki mekanisme dan memperketat pengawasan belanja barang melalui lelang.

Dengan pengawasan melalui lelang, maka diharapkan tidak terjadi penggelembungan harga akibat harga satuan yang dibeli lebih mahal dari harga di pasaran.

Selanjutnya, KKP dinyatakan hanya ingin menerima utang yang bisa dipakai untuk investasi atau membeli aset.

Menteri Susi juga menginginkan jajarannya benar-benar transparan dalam mengelola anggaran guna menyukseskan visi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional.

Susi menegaskan jajarannya jangan sampai melakukan tender-tender secara tertutup yang dapat berakibat program yang ada terganggu dan bermasalah.