Pontianak (ANTARA News) - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta Presiden segera mengambil sikap terhadap status Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma`ruf untuk mengoptimalkan hubungan pemerintah daerah dan pusat. "APPSI berharap ada sikap yang diambil Presiden pada bulan ini (Juli-red) terhadap status Mendagri," ujar Sekretaris Jenderal APPSI Yeremias T Keban usai pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI di Pontianak, Selasa. Menurut Yeremias, banyak keluhan dari Gubernur terkait tidak adanya Mendagri definitif secara aktif. Ia mencontohkan peraturan-peraturan pelaksana terkait pengalihan kewenangan yang selayaknya ditangani pemerintah provinsi seperti investasi, pertanian, pertanahan, perhubungan dan pekerjaan umum. "Itu (kewenangan-red) sektor sudah diserahkan ke daerah, tetapi peraturan pelaksananya belum turun," kata Yeremias. Ia juga menyampaikan keluhan Gubernur seputar pembangunan balai benih yang dilakukan Departemen Pertanian di daerah namun tanpa pemberitahuan atau izin dari Gubernur. Selain itu, jenjang pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi yang harus mendapat persetujuan dari Mendagri sehingga kucuran dana untuk pembangunan di daerah selalu terlambat. "Dalam kondisi sehat atau normal saja sudah kelabakan apalagi seperti saat ini," ujar Yeremias yang juga dosen di Fakulitas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu. Posisi Menko Polhukkam, Widodo AS, sebagai Mendagri ad interim menjadi kurang optimal karena tidak dapat mengambil kebijakan yang strategis. "Padahal, Mendagri mempunyai peran yang amat strategis terutama dalam pembinaan dan pelaksanaan otonomi daerah," katanya. Sebelumnya Gubernur sering mengadakan konsultasi dengan Mendagri terkait pelaksanaan pembangunan di daerah maupun implementasi otonomi. Mengenai usulan nama dari APPSI terhadap pengganti M Ma`ruf, ia menyatakan tidak ada. Namun, lanjutnya, secara pribadi ia menilai dua gubernur yang dianggap layak sebagai Mendagri. "Sutiyoso (Gubernur DKI Jakarta) dan Mardiyanto (Jawa Tengah)," katanya. Menurut dia, Sutiyoso dan Mardiyanto memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang pemerintahan, penanganan masalah di daerah serta berkinerja baik. M Ma`ruf mulai tidak aktif sebagai Mendagri setelah menderita serangan jantung pada Jumat (30/3) subuh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menunjuk Menko Polhukkam Widodo AS sebagai Mendagri ad interim menggantikan tugas-tugas Mendagri M Ma`ruf. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
