Yogyakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengemukakan bahwa persediaan air bersih di Indonesia tergolong rendah, yang ditandai dengan layanan air bersih di perkotaan yang hanya mampu memenuhi kurang dari 50 persen kebutuhan. "Apalagi, layanan air bersih untuk daerah pedesaan masih belum bisa dilakukan dengan optimal," katanya dalam peresmian proyek sumber air di Baron, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan pengadaan air bersih di pedesaan. Contohnya peningkatan pengadaan air bersih di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui proyek air bersih di Bribin dan Baron. Untuk proyek air bersih di Baron, Departemen PU memfasilitasi pengadaannya bekerjasama dengan pemerintah Jepang sejak 2003, dan mendapat respons positif dari Pemerintah Jepang yang menghasilkan rencana pengadaan proyek air bersih pada 2005. Namun, pada akhir 2004 terjadi tsunami di Aceh, proyek tersebut tertunda karena bantuan dialihkan untuk bencana di provinsi tersebut, dan baru terealisasi kembali pada 2007. Bantuan dari Jepang itu mencapai 1,167 miliar yen atau Rp84,6 miliar. Selain dana dari Jepang, pemerintah kabupaten Gunungkidul berkewajiban menyediakan lahan dan fasilitas seperti jalan masuk dan listrik ke proyek itu. Pemkab juga wajib menyelesaikan pembebasan tanah terkait dengan proyek itu, dan menyediakan dana Rp4,9 miliar untuk pengadaan fasilitas. "Namun, pemerintah pusat tidak akan menutup mata jika pemkab menemui kesulitan dalam operasional maupun penanganan proyek itu," katanya. Menurut dia, untuk proyek Bribin pemerintah pusat dengan dana APBN mengalokasikan Rp1,7 miliar pada 2007 untuk menyelesaikan dan memperbaiki fasilitas sumber air itu yang rusak karena gempa bumi pada Mei 2006. Berdasarkan perhitungan sementara, dana itu cukup untuk memfungsikan kembali sumber air tersebut, tetapi jika tidak, pemerintah akan mengalokasikan dana lagi pada 2008. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007