Presiden Jokowi minta tarif tol angkutan logistik turun

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta agar penurunan tarif tol untuk angkutan logistik dapat dilakukan pada akhir bulan Maret.

"Saya hanya minta kepada Menteri PU (Pekerjaan Umum), Menteri BUMN, menteri Perhubungan, agar tarif tol yang berhubungan dengan transportasi logistik, transportasi barang, itu bisa diturunkan sebanyak-banyaknya," kata Presiden Joko Widodo di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan sejumlah sopir pengangkut logistik terutama di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera mengeluhkan tarif tol di kedua pulau itu terlalu tinggi.

Contohnya, ruas jalan tol yang dibangun dalam kurun waktu era 1980-an-2000, tarifnya Rp212 hingga Rp 416 per kilometer. Ruas tol yang dibangun periode 2000-2010, tarifnya Rp709 per kilometer, selanjutnya tol yang dibangun sejak 2015 hingga saat ini, tarifnya Rp750 hingga Rp1.500 per kilometer.

"Dengan catatan memang, kemarin, saya masih akan terus berusaha agar proyek-proyek pionir tersebut, yang kita kerjakan, mendapat `tax holiday`. Sehingga beban terhadap perhitungan yang nanti muncul terhadap tarif itu berkurang," ungkap Presiden.

Salah satu cara untuk mengurangi "cost" (beban) yang menyebabkan tarif naik tersebut menurut Presiden adalah dengan perpanjangan konsesi.

"Kemudian juga untuk menurunkan cost yang menyebabkan tarif itu naik, salah satunya adalah memperpanjang konsesi. Saya pikir, mungkin bisa turun 20 persen, bisa 30 persen, ini secepat-cepatnya, mungkin minggu depan, akhir bulan ini sudah," tambah Presiden.

Perhitungan pengurangan tarif tol itu menurut Presiden sudah ia dapatkan.

"Tinggal menghitung saja kok ini, hitung-hitunganya sudah diberikan kepada saya, tapi kan keputusan `tax holiday`, permintaan konsesi, diperpanjang sampai berapa kan belum," ungkap Presiden.

Presiden pun menegaskan tidak perlu khawatir dengan dampak dari perpanjangan konsesi jalan tol itu.

"Ini yang kita urus kepemilikan, atau urusan efisiensi dan daya saing? Yang kita urus kan efisiensi dan daya saing, barangnya (jalan tol) kan ada di negara kita, barangnya ada di Indonesia. Kalau itu dipindah kepemilikannya, kemudian dibawa pulang, itu baru ramai. Kita harus mulai seperti itu, kepemilikan itu masih milik negara, semua konsesi milik negara," jelas Presiden.

Presiden mengaku masukan untuk mengurangi tarif tol ia dapat dari para supir angkutan logistik.

"Ya saya kan sering turun ke bawah, sering ke daerah, itu suara-suara seperti itu yang saya dengar. Ini dari supir, saya apa adanya. Kalau hanya satu supir tidak apa-apa. Kalau sudah masuk 2 supir, 3 supir, Oh ini mesti harus dievaluasi," ujar Presiden.

Namun Presiden juga belum menentukan tol mana saja yang akan dikurangi tarifnya.

"Ini baru dihitung satu per satu. jangan minta cepat-cepat lah, terutama untuk logistik," tegas Presiden.

Sejumlah opsi pengurangan tarif tol misalnya dengan memperpanjang konsesi dari konsesi 35-40 tahun menjadi 50 tahun

Opsi kedua adalah menyederhanakan golongan kendaraan khusunya angkutan logistik. Jika saat ini terdapat 4 golongan yakni II, III, IV, V akan dijadikan menjadi 2 golongan yakni II dan III, sehingga golongan III, IV, V akan menjadi satu golongan.

Opsi ketiga adalah keringanan dan pembebasan pajak atau "tax allowance" dan "tax holliday" bagi investor pembangunan jalan tol, khususnya tol baru, karena dinilai berinvestasi pada pembangunan infrastruktur rintisan yang secara ekonomi kurang menarik bagi investor.