Markas PBB (ANTARA News) - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zalmay Khalilzad, Senin waktu setempat mengatakan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB harus membuat keputusan mengenai status akhir Kosovo dalam 10 hari, dan minta Rusia untuk bekerjasama. Utusan AS itu mengatakan, telah bekerja dengan mitra kerjanya untuk berusaha menyetujui rancangan resolusi yang dapat memperoleh dukungan sangat luas dalam badan yang memiliki 15 anggota itu. AS, Inggris dan Prancis sudah tiga kali mengubah rancangan resolusi mengenai rencana PBB untuk memberi Kosovo kemerdekaan yang diawasi sebagai upaya untuk menjamin dukungan Rusia. Namun, Moskow, sekutu dekat Serbia, mengancam untuk mem-veto naskah itu, dengan berdalih bahwa pemberian kemerdekaan akan menciptakan preseden yang berbahaya bagi separatis di negara lainnya. "Kami akan bekerja dengan kolega kami untuk membuat satu resolusi disampaikan pekan ini. Dalam satu pekan harus ada keputusan," Khalilzad mengatakan pada wartawan Senin, setelah menghadiri konsultasi dewan mengenai perkembangan di provinsi Serbia mayoritas etnik Albania itu. Beograd menolak kemerdekaan bagi Kosovo, yang dianggap oleh banyak orang Serbia sebagai tempat lahir bangsa dan agama mereka. Mayoritas etnik Albania Kosovo minta kemerdekaan, tapi minoritas etnik Serbia Kosovo dan Serbia menginginkan Beograd memperoleh kembali sementara kekuasaannya. Khalilzad mengatakan Washington ingin memberi waktu bagi pembicaraan antara Serbia dan Albania Kosovo sebelum wilayah yang diperintah-PBB itu diberi kemerdekaan yang diawasi. "Namun menyetujui hal itu, saya pikir waktunya telah tiba bagi Rusia untuk mengambil langkah di arah yang benar dalam masalah ini," ia menambahkan. Duta Besar Cina Wang Guangya, yang memimpin dewan bulan ini, mengatakan setelah konsultasi itu bahwa dewan tetap terbagi soal masa depan Kosovo. "Kami membutuhkan lagi waktu untuk menjembatani perbedaan di dewan dan juga untuk menjembatani perbedaan di wilayah itu," kata Wang. Rancangan terakhir AS-Eropa memberi waktu 120 hari saat mana Beograd dan mayoritas Albania Kosovo akan memulai lagi pembicaraan untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima satu sama lain, setelah mana ketentuan penting dari rencana penengah PBB Martti Ahtisaari untuk "kemerdekaan yang diawasi" bagi Kosovo akan mulai berlaku. Naskah itu juga menyatakan secara eksplisit bahwa Kosovo adalah kasus unik akibat dari disintegrasi bekas Yugoslavia dan "karena itu tidak akan diambil sebagai preseden oleh Dewan Keamanan". Kosovo telah diurus PBB sejak 1999, setelah serangan pemboman NATO membantu mengusir pasukan Serbia yang melakukan tindakan tegas yang kejam terhadap etnik Albania, yang merupakan 90 persen penduduk Kosovo, demikian laporan AFP. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
