DPD dukung program kerja Kementerian PAN-RB

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendukung program kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dukungan terutama dalam membangun aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan terbebas dari intervensi politik praktis serta bersih dari korupsi dan nepotisme, demikian disampaikan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta, Kamis.

Disebutkan bahwa apresiasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri PANRB Asman Abnur di Gedung Nusantara V di kompleks MPR/DPR/DPD RI pada Rabu (21/3).

Rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis itu juga dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widiyantini.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam, Wakil Ketua Komite III DPD Abdul Aziz, Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD Abdul Gafar Usman dan anggota Komite I dan III serta Badan Akuntabilitas Publik DPD.

"DPD mendorong Kementerian PANRB melakukan upaya peningkatan integritas ASN," kata Akhmad Muqowam.

Sementara itu, Asman mengatakan, pada tahun 2017 pemerintah telah berhasil melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah terkait akuntabilitas kinerja sehingga dapat mengefisienkan anggaran sebesar Rp41,15 triliun.

Menurut dia, efisiensi anggaran ini disebabkan karena tiga faktor yakni pertama perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan, melakukan fokus ulang program atau kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan serta pemotongan anggaran program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas antarinstansi.

Kementerian PAN-RB pada 2017 mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Pemerintah sedang menyusun peraturan presiden mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik agar seluruh instansi pemerintah dapat segera menerapkan pemerintahan berbasis elektronik.

Pada 2017, pemerintah juga telah melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil dari jalur umum sebanyak 37 ribu formasi dari 62 kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi Kalimantan Utara.

Selain itu, pemerintah juga merekrut guru garis depan, tenaga harian lepas penyuluh pertanian, serta dokter dan bidan PTT (pegawai tidak tetap) menjadi calon PNS.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah juga telah membangun mal pelayanan publik di Jakarta, Bekasi, Surabaya, Banyuwangi, dan Denpasar, untuk meningkatkan layanan publik secara maksimal.

DPD mengapresiasi capaian kinerja Kementerian PAN-RB tersebut dan mendorong pelaksanaan program yang sedang dilakukan.