PBNU libatkan pengusaha Nahdliyin bangun ekonomi umat

Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melibatkan pengusaha dan profesional dari kalangan Nahdliyin untuk membangun ekonomi umat.

Terkait hal itu, PBNU meluncurkan Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P3N) di Kantor PBNU di Jakarta, Rabu.

"Kompleksitas masalah umat tidak bisa diatasi oleh beberapa pihak saja. Sesuai rekomendasi Mukmatar NU di Jombang tahun 2015, NU harus berupaya meningkatkan partisipasi pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," kata Ketua PBNU Umarsyah.

Menurut dia, semakin variatif model pembangunan umat akan menambah kue ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat yang tertinggal.

Untuk itu, tambah Umar, PBNU mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama membangun ekonomi umat semaksimal mungkin.

"Semakin banyak pihak yang terlibat menggerakkan ekonomi umat, manfaat akan semakin jelas," kata ketua bidang ekonomi PBNU itu.

Ketua Umum P3N Irnanda Laksanawan menegaskan, perkumpulan ini dibentuk untuk bekerja nyata dalam menggerakan ekonomi umat nahdliyin dan masyarakat umum. P3N bukan organisasi politik.

"Organisasi ini dibentuk untuk menyatukan para profesional yang belum mendapatkan tempat secara memadai, baik dari kalangan pengusaha, birokrat dan berbagai kalangan profesional yang menyebar di sektor ekonomi strategis di Indonesia," katanya.

Irnanda menjelaskan, kondisi persaingan ekonomi saat ini semakin tajam sehingga dibutuhkan aksi nyata dari kalangan profesional nahdliyin untuk terlibat aktif mendampingi umat supaya mereka berdaya.

Irnanda menyebut bentuk pendampingan yang akan dilakukan nantinya mulai dari dukungan pembiayaan dan pembinaan yang bersifat teknis dalam membangun bisnis.

"P3N ingin kerja nyata membantu PBNU dan pemerintah memberdayakan umat. Kami ingin profesional nahdliyin terlibat menjawab ketertinggalan penguasa teknologi dan menciptakan model gerakan ekonomi baru ," katanya.

Dalam kesempatan itu P3N sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa perusahaan BUMN dan swasta, yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Indoportal Internasional Indonesia, PT Cipta Global Solusindo dan Bank Perkreditan Rakyat grup JAPFA.