Jakarta (ANTARA News) - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berdasar due diligence (uji tuntas) oleh Bank Indonesia (BI) membutuhkan tambahan modal sebesar sekitar Rp362 miliar agar BUMN itu dapat melaksanakan fungsi penjaminan kredit dengan lebih baik. "Dengan asumsi tambahan modal Rp1 maka dia dapat menyediakan kredit sebesar Rp20 dengan tingkat pertumbuhan kredit UKM sebesar 15 persen, maka tambahan modal baru secara komulatif pada 2007 adalah Rp362 miliar," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Industri Edy Putra Irawady di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Senin. Memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Askrindo merupakan salah satu rencana tindak pemerintah dalam kebijakan pemberdayaan UMKM yang termuat dalam Inpres Nomor 6 tahun 2007. "Berdasar Inpres ini, target yang ditetapkan dalam Juni 2007 adalah melakukan due diligence untuk Askrindo yang dilakukan Bank Indonesia (BI)," katanya. Edy mengatakan, laporan hasil due diligence dari BI sudah ada namun tidak dapat langsung diikuti dengan penambahan modal terhadap perusahaan itu. "Sesuai dengan Inpres bahwa penambahan modal itu baru dilakukan sekitar Oktober 2007 setelah proses due diligence II selesai," katanya. Sementara itu Deputi Menko Perekonomian Bidang Keuangan dan Ekonomi Makro, Sahala Lumbangaol mengatakan, BI memang telah menyelesaikan due diligence dan telah dihitung kebutuhan tambahan modalnya. "Namun kami sedang mereview laporan due diligence itu bersama dengan Kantor Menneg BUMN dan Depkeu. Kita juga melihat bagaimana tambahan modal itu dapat meningkatkan kemampuan Askrindo dalam penjaminan terhadap kredit UMKM," katanya. Menurut dia, pihaknya juga tengah membahas apakah dengan penyertaan modal itu akan membuat Askrindo sustainable yaitu membuat Askrindo menjadi perusahaan penjaminan yang sehat dan efisien. "Jadi nanti kita akan melihat secara keseluruhan, keputusan berapa yang akan diberikan masih akan melalui pembahasan bersama antara Kantor Menneg BUMN, Depkeu, dan BI," katanya. Sahala menyebutkan, setelah adanya laporan BI mengenai due diligence terhadap Askrindo, sudah ada pembahasan bersama sekitar 3 hingga 4 kali. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
