Pontianak (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para pemimpin daerah untuk berkompetisi dengan standar nasional atau prestasi sebelumnya dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Pernyataan itu dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono dalam pidatonya ketika membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin petang. "Saya perlu ingatkan tidak perlu saling berkompetisi tidak sehat dengan tetangga atau provinsi yang lain," katanya. Menurut Kepala Negara, para pemimpin daerah hendaknya berkompetisi dengan standar nasional. "Saya senang sekali bahwa tujuan forum APPSI ini juga untuk menimba pengalaman dan saling berbagi mengenai bagaimana membangun provinsi masing-masing," katanya. Presiden mencontohkan, ketika Indonesia mengalami masa sulit dengan pertumbuhan minus 13 persen pada 1998 akibat krisis ekonomi padahal sebelumnya pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7 persen dan saat ini pada triwulan pertama 2007 telah mencapai 6 persen. "Kalau kita pertahankan pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi 6 koma sekian persen, berarti kita sudah kembali ke keadaan pra krisis," katanya. Jadi, lanjut dia, provinsi hendaknya berkompetisi dengan standar nasional atau prestasi terdahulu. "Kalau standar nasional pertumbuhan ekonominya 6 persen tolong berusaha sekuat tenaga pertumbuhan ekonomi provinsi minimal 6 persen atau lebih tinggi dari 6 persen. Kalau tidak sampai bisa dijelaskan mengapanya," ujarnya. Presiden menjelaskan jika para pemimpin daerah saling membandingkan atau berkompetisi ke samping belum tentu sesuai. "Mungkin ada provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, sedangkan provinsi yang lain mungkin kurang, maka bandingkanlah dengan prestasi sebelumnya, atau bahkan prestasi tradisional," tegasnya. Pada kesempatan itu Kepala Negara juga mengatakan bahwa para menteri adalah pihak yang bertugas melaksanakan pembangunan sektoral sedangkan para gubernur di tingkat regional. Namun, lanjut dia, sesuai sistem di Indonesia, pemimpin daerah adalah perpanjangan tangan dari presiden untuk mengatur dan mengatasi masalah di tingkat daerah. "Suksesnya pembangunan di negeri ini bergantung pada sinergi dan langkah bersama kita (para pemangku kepentingan)," ujarnya. Presiden juga meminta agar semua pejabat memiliki akuntabilitas yang tinggi, agar dapat bertanggung jawab pada rakyat mengenai apa yang sudah dilakukan atau belum dilakukan. "Kewenangan kita, kewajiban kita, siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab apa, sangat penting untuk dibuat transparan," katanya. Apabila persoalan itu lokal, lanjut dia, maka diatasi di tingkat walikota, jika perlu gubernur maka di tingkat gubernur, apabila diperlukan presiden maka kewajiban presiden yang mengatasi. "Ini penting agar bisa kita jalankan sebaik-baiknya dan tidak harus setiap hal demo ke istana negara," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
