Banda Aceh (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Hadi Utomo, menyatakan tidak perlu khawatir berlebihan terhadap lahirnya partai politik lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "Kita tidak perlu menunjukkan sikap khawatir apalagi terlalu berlebihan terhadap partai lokal di Aceh, karena itu semua berjalan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya di Banda Aceh, Senin. Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan tentang sikap Partai Demokrat atas lahirnya berbagai partai lokal di Aceh pasca kesepakatan damai (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005. Akan tetapi, ia mengingatkan semua pihak jika ada masalah yang muncul di lapangan misalnya terkait dengan teknis seperti lambang partai maka perlu diselesaikan dengan baik mengedepankan musyawarah," ujarnya. "Marilah kita semua sebagai anak bangsa agar bersikap dewasa dalam menyikapi kehadiran partai lokal. Kami sendiri bisa bersahabat dan bersilaturrahmi dengan semua potensi politik yang ada di Aceh," tambah dia. Bahkan, jelas Hadi Utomo, salah satu program penting Partai Demokrat khususnya di Aceh itu adalah berkeinginan kuat bekerjasama dengan partai lokal, termasuk dari saudara-saudara mantan GAM yang kini telah membentuk partai. "Semua kita bersaudara sebagai anak bangsa yang besar dalam wadah NKRI. Partai Demokrat akan menjadi sahabat bagi siapa saja yang tujuannya Indonesia tetap tegak sebagai sebuah negara," kata dia. Terkait dengan penggunaan lambang oleh partai GAM, ia menjelaskan semua masalah itu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada pihak yang bisa tersinggung, sehingga harapan agar perdamaian di Aceh bisa berjalan langgeng. Akan tetapi, tambahnya, semua pihak juga perlu memahami bahwa dalam Undang Undang politik juga telah diatur berbagai mekanisme dalam pembentukan partai politik, misalnya terkait dengan yang lambang yang tidak boleh digunakan. "Undang Undang jelas tidak boleh membuat lambang menyerupai simbol negara sebagai bendera partai termasuk partai lokal. Karenanya mari kita pertahankan situasi tanah rencong yang aman dan bermartabat," jelas Hadi Utomo.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
