Jakarta (ANTARA News) - DPP Generasi Muda Deokrat (GMD) memberikan waktu tujuh hari kepada Ali Mochtar Ngabalin, anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) untuk meminta maaf kepada seluruh Rakyat Indonesia karena dinilai melecehkan Presiden Yudhoyono pada rapat konsultasi di DPR (3/7). Ketua Kominfo DPP GMD Rocky Amu didampingi Ketua DPD GMD DKI Jakarta Erwin H Al-Jakartaty dan wakil Sekretaris DPD GMD DKI RP Yudhia D Herwanto (Wawan) mengatakan hal tersebut menjawap pers di Jakarta, Senin.Erwin menuntut Ali Mochtar Ngabalin untuk meminta maaf, selambat-lambatnya 7x24 jam atas sikapnya yang telah melecehkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kepada Presiden SBY dan seluruh rakyat Indonesia melalui media cetak."Jika dalam waktu tujuh hari kedepan, Mochtar Ngabalin tidak bersedia meminta maaf kepada Presiden SBy dan seluruh rakyat Indonesia, maka jajaran GMD akan mendatangi yang bersangkutan untuk mengajak dialog dan mengklarifikasi atas pernyataannya yang melecehkan Presiden," katanya.Menurut Erwin, pernyataan Mochtar Ngabalin anggota Fraksi BPD DPR yang dinilai melecehkan Presiden SBY, yang mengatakan "Materi yang disampaikan presiden tak ubahnya materi perkuliahan S-2 hubungan internasional" dan pernyataan lainya "Nasib SBY ada di dalam tasnya" menimbulkan reaksi dari kalangan ormas pemuda yang mendukung Partai Demokrat (PD) termasuk GMD.Wawan dari GMD DKI mengatakan, kader GMD dan ormas pendukung PD seperti Kader Muda Demokrat (KMD) dan Angkatan Muda Demokrat (AMD) menyesalkan pernyataan Ali Mochtar Ngabalin yang notabene berasal dari Partai Bulan Bintang (PBB), partai pendukung pemerintahan SBY-Kalla."Sebagai wakil rakyat, Mochtar Ngabalin haruslah dapat menjadi panutan dengan memberikan contoh yang baik kepada rakyat bukanya bersikap urakan seperti itu," ujarnya.Sementara itu, Ketua DPP GMD Rocky Amu menilai bahwa Mochtar Ngabalin belum "matang" menjadi politisi, sehingga harus kuliah pendidikan etika politik dan budi pekerti sebelum mengkuti persidangan DPR, agar sikapnya menjadi contoh yang baik bagi rakyat."Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan oposisi pemeritahan SBY-Kalla dalam rapat konsultasi DPR tersebut tidak memberikan pernyataan yang melecehkan SBY, sedang Mochtar Ngabalin dari PBB sebagai partai pendukungng pemerintah justru memberikan pernyataan pelecehaan," katanya.Rocky Amu menantang Ali Mochtar Ngabalin untuk melakukan dialog terbuka secara intektual tentang perihal pernyataannya bahwa SBY mirip dosen S-2. "Apabila menurutnya pernyataan itu benar dan beretika, maka biarlah rakyat yang akan menilainya," ujarnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
