"Kontinuitas dan akselerasi dalam melaksanakan program itu jangan sampai berkurang, semua harus berjalan lancar dan memenuhi target, terutama pelaksanaan program yang mendukung sasaran pemerintah nasional secara umum, salah satunya terkait deregulasi," ujar Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi di Mataram, Selasa.
Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan upaya mendukung program pemerintah pusat itu dapat ditempuh dengan menginventarisasi produk hukum yang ada di daerah yang kiranya sudah tidak kontekstual, sehingga dapat dihapus atau perlu direvisi.
Sementara untuk regulasi baru yang akan dibuat nantinya, ia menekankan perlunya memperkuat sisi substansi dan susunannya.
"Itu salah satu jalan kita mengupayakan optimalisasi pelayanan publik, bahkan bila perlu bisa dilakukan pemangkasan standar operasional prosedur (SOP), agar proses pelayanan publik tidak dinilai panjang dan berbelit," jelas TGB saat memimpin rapat bersama seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Menurut gubernur demikian pentingnya program tersebut karena akan mempengaruhi indeks kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
"Pimpinan OPD harus lebih peka dan reaktif menangani masalah yang berkembang di masyarakat. Jangan sampai pembagian tugas dan kewenangan justru menghambat kita dalam melaksanakan kewajiban melayani masyarakat," kata Gubernur NTB.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
