Medan (ANTARA News) - Sedikitnya sudah 200 turis asal Eropa yang membatalkan kunjungan ke Sumatera menyusul kebijakan Uni Eropa yang mengeluarkan larangan menggunakan penerbangan Indonesia. "Travel Ban yang dilakukan UE sudah langsung berdampak negatif bagi kunjungan Wisman ke Sumut," kata Robert Lam, Managing Director Horas Tours di Medan, Senin. Menurut dia, travel yang dipimpinnya sudah mendapat pembatalan 200 turis asal Jerman untuk kedatangan Juli-Agustus 2007. Untuk itu, dia berharap agar pemerintah segera mengambil langkah tepat untuk menghindari kerugian lebih besar lagi. Menurut Robert, ancaman dari Travel Ban itu akan berdampak lebih besar lagi pada tahun mendatang. "Para manajemen travel di Sumut khawatir biro perjalanan wisata di UE dan negara lainnya tidak memasukkan lagi Indonesai dalam brosur tujuan wisata dunia untuk tahun 2008," katanya. Pembatalan kunjungan Wisman ke Sumaterat itu juga diakui pengusaha Travel Ravelino, Yulhendry, SS. Kalau Horas Travel sudah mendapat pembatalan kunjungan dari Jerman, maka Ravelindo terancam mendapat pembatalan 75 kunjungan dari Belanda. "Manajemen Ravelindo sedang melakukan negosiasi dengan travel mitra kerja di Belanda agar tidak terjadi pembatalan," katanya. Ketua Badan Pariwisata Daerah (Bawisda) Sumut, Henry Hutabarat, mengatakan pihaknya akan segera menyurati Menteri Pariwisata untuk mendesak pemerintah melakukan tindakan nyata menanggapi Ttavel Ban yang dilakukan UE. "Tindakan UE semakin mengancam kedatangan Wisman secara nasional maupun ke Sumut," kata Henry. Anggota DPD RI dari Sumut yang juga Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Parlindungan Purba, mengatakan Travel Ban yang dilakukan UE itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah menangani kepariwisataan nasional. Tudingan itu, katanya, mengacu pada keterlambatan pemerntah memberikan data tentang kondisi penerbangan nasional kepada UE sehingga UE akhirnya mengeluarkan vonis Travel Ban tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Ben Sukma meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang maskapai UE dan maskapai lain yang bekerjasama dengan UE untuk masuk dan bahkan melintasi wilayah Indonesia. Sikap itu harus diambil pemerintah untuk mempertahankan harga diri bangsa Indnesia yang sudah dihina oleh UE dengan adanya larangan menggunakan seluruh penerbangan Indonesia tanpa kompromi. Apalah arti kerugian uang sekitar Rp4 triliun itu yang diperoleh dari turis asal UE tersebut, kalau bangsa sudah dihina sedemikian rupa dengan kebijakan yang tanpa kompromi, katanya. Perhitungan devisa Rp4 trilin dari turis UE itu diperoleh dari jumlah wisatawan asal UE ke Indonesia yang setiap tahunnya paling banyak 600 ribu kunjungan dikalikan lama tinggal rata-rata 9 hari dengan pengeluaran turis itu per harinya sekitar 75 dolar AS. "Presiden SBY diharapkan tidak ragu menerima usulan ASITA karena tindakan serupa pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1990 an dan terbukti efektif menekan kebijakan sebuah maskapai asing terhadap penerbangan nasional," katanya. Kalau tindakan perlawanan tidak dilakukan, maka Indonesia akan menjadi bulan-bulanan negara asing dengan berbagai kebijakan dengan berbagai dalih.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
