Beijing (ANTARA News) - Sejumlah anggota Komisi IX DPR-RI melakukan studi banding ke China dalam rangka mencari masukan dan mempelajari kemajuan negara tersebut dalam menekan angka kelahiran penduduk terkait dengan program keluarga berencana (KB). "Kunjungan kami ke China adalah dalam rangka melakukan studi banding untuk mencari masukan terkait dengan program KB yang sedang kita giatkan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Max Sopacua, kepada ANTARA News, di Beijing, Senin. Hal tersebut dikemukakan setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Kependudukan Nasional dan Komisi Keluarga Berencana China Zhang Weiqing. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Kepala Perwakilan RI Beijing Mohamad Oemar, Kabid Penerangan KBRI Beijing Djudjur S.H. Hutagalung, serta Sekretaris III Bidang Sosbud KBRI Beijing Arianto Surojo. Max yang dalam pertemuan itu bertindak sebagai pimpinan delegasi Komisi IX DPR-RI, menilai walaupun China pada tahun 1970-an pernah melakukan studi banding dan belajar ke Indonesia mengenai KB, untuk saat ini program yang dijalankan oleh China itu lebih maju dibanding Indonesia. Pihaknya, katanya lebih lanjut, juga ingin mencari masukan bagaimana Pemerintah China dalam meningkatkan kualitas penduduk, menekan angka kelahiran dan kematian, serta menyejahterakan keluarga. "Kita sekarang perlu belajar dari China soal keberhasilannya dalam program KB dan mereka berhasil menekankan bahwa ini (keluarga berencana. Red) adalah peraturan dan masyarakat China harus mematuhinya," kata Max. Ketika ditanya apakah program KB di China seluruhnya bisa diadopsi di Indonesia, ia mengatakan masih perlu dipelajari mendalam karena Indonesia juga harus mendapat masukan dari pihak terkait, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Dewan Gereja Indonesia (DGI). Zhang Weiqing mengatakan keberhasilan program KB di China sebenarnya hasil dari proses belajar dari Indonesia tahun 1970-an dan sampai sekarang masih berlanjut. "Program KB di China adalah program jangka panjang selama 30 tahun dan sampai kini tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah," katanya. Ia mengatakan Pemerintah China menilai program tersebut sangat penting untuk mengendalikan jumlah populasi penduduk yang apabila tidak dikendalikan akan "membengkak". Pengendalian penduduk, kata Zhang, juga akan membuat keluarga menjadi lebih sejahtera dan bisa meningkatkan kualitas penduduk China. Pemerintah China juga menilai apabila jumlah penduduk tidak dikendalikan bisa tidak mungkin akan menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat yang pada akhirnya akan membuat kemiskinan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
